KARABAKH (Arrahmah.id) – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan mengirimkan misi ke Nagorno-Karabakh untuk pertama kalinya dalam kurun waktu sekitar 30 tahun, untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan setelah Azerbaijan merebut kembali wilayah tersebut dan memicu eksodus besar-besaran, demikian ungkap seorang juru bicara.
“Pemerintah Azerbaijan dan PBB telah menyepakati sebuah misi ke wilayah tersebut. Misi tersebut akan berlangsung selama akhir pekan,” kata juru bicara Stephane Dujarric kepada para wartawan pada Jumat (29/9/2023), lansir Al Jazeera.
BacaJuga
Pengumuman tersebut muncul menyusul permintaan Armenia kepada Mahkamah Dunia untuk memerintahkan Azerbaijan menarik semua pasukannya dari tempat-tempat sipil di Nagorno-Karabakh agar PBB memiliki akses yang aman, kata pengadilan pada Jumat.
Mahkamah Dunia, yang secara resmi dikenal sebagai Mahkamah Internasional, pada bulan Februari memerintahkan Azerbaijan untuk memastikan pergerakan bebas melalui koridor Lachin ke dan dari wilayah yang disengketakan, dalam apa yang saat itu menjadi langkah menengah dalam sengketa hukum dengan negara tetangga Armenia.
Dalam sebuah permintaan untuk langkah-langkah sementara yang diajukan pada Kamis, Armenia meminta pengadilan untuk menegaskan kembali perintah yang diberikan kepada Azerbaijan pada Februari dan memerintahkan untuk menahan diri dari semua tindakan yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk menggusur etnis Armenia yang tersisa dari wilayah tersebut.
Beberapa ahli internasional mengatakan bahwa eksodus etnis Armenia dari Nagorno-Karabakh memenuhi persyaratan untuk kejahatan perang “deportasi atau pemindahan paksa”, atau bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pekan lalu, pasukan Azerbaijan mengambil alih kendali atas negara yang dideklarasikan sendiri di daerah kantong yang mayoritas penduduknya etnis Armenia itu, sehingga membuat warga mengungsi dan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pembersihan etnis.
Selama bertahun-tahun, Azerbaijan dan Armenia telah berperang dalam dua perang di wilayah pegunungan tersebut.
“Kami tidak memiliki akses ke sana selama sekitar 30 tahun,” kata Dujarric, karena “situasi geopolitik yang sangat rumit dan sensitif.”
“Jadi, sangat penting bagi kami untuk bisa masuk ke sana,” lanjutnya, seraya menambahkan bahwa misi ini akan dilakukan melalui jalur udara dari Azerbaijan.
Sebuah tim yang terdiri dari sekitar selusin orang yang dipimpin oleh departemen urusan kemanusiaan PBB akan menilai kebutuhan orang-orang yang masih berada di wilayah tersebut dan mereka yang sedang dalam perjalanan, tambahnya.
“Dan tentu saja, perlu diingatkan bahwa setiap orang harus menghormati hukum internasional dan terutama hukum hak asasi manusia internasional,” katanya. (haninmazaya/arrahmah.id)
