![Menteri Luar Negeri Israel Cohen bergabung dengan Menteri Luar Negeri Bahrain Abdellatif Zayani untuk membuka kedutaan [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/09/bahrain.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
MANAMA (Arrahmah.id) – “Israel” secara resmi membuka kedutaan besarnya di Bahrain pada Senin (4/9/2023), tiga tahun setelah kedua belah pihak menormalisasi hubungan dan ketika Washington menekan Riyadh untuk melakukan kesepakatan serupa yang akan menjadi kemenangan diplomatik terbesar “Israel” di wilayah tersebut.
Menteri Luar Negeri “Israel” Eli Cohen menghadiri upacara resmi pembukaan misi diplomatik saat berkunjung ke Bahrain yang dihadiri delegasi pengusaha dan pejabat pemerintah.
BacaJuga
“Menteri Luar Negeri (Bahrain) dan saya sepakat bahwa kita harus bekerja sama untuk meningkatkan jumlah penerbangan langsung, pariwisata, volume perdagangan, dan investasi,” kata Cohen dalam upacara tersebut.
Menteri Luar Negeri Bahrain Abdullatif Al Zayani mengatakan peresmian kedutaan tersebut “menandakan komitmen bersama kami terhadap keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di wilayah kami”.
Kesepakatan normalisasi antara Bahrain dan “Israel” merupakan bagian dari serangkaian perjanjian yang dikenal dengan Abraham Accords, yang juga ditandatangani dengan Uni Emirat Arab, Maroko, dan Sudan.
Palestina mengecam perjanjian tersebut sebagai pengkhianatan terhadap tujuan mereka, dan menunjukkan bahwa perjanjian tersebut memberikan imbalan kepada “Israel” karena terus menduduki Tepi Barat dan mengepung Jalur Gaza.
Bahrain, rumah bagi Armada Kelima Angkatan Laut AS, adalah sebuah pulau kecil di Teluk tempat sekutu Saudi, keluarga kerajaan Al Khalifa, berkuasa atas mayoritas Syiah.
Para analis mengatakan pemulihan hubungan dengan “Israel” sebagian disebabkan oleh ketakutan yang sama terhadap Iran.
Pembukaan kedutaan “Israel” di Bahrain terjadi ketika Amerika Serikat menekan sekutu tradisionalnya, Riyadh, untuk menandatangani perjanjian serupa untuk Arab Saudi, yang merupakan rumah bagi tempat suci umat Islam.
Namun, Riyadh sejauh ini menolak tekanan AS dan mengaitkan langkah tersebut dengan pembentukan negara Palestina sebagai bagian dari solusi dua negara terhadap konflik “Israel”-Palestina, serta tuntutan lainnya. (zarahamala/arrahmah.id)
