KABUL (Arrahmah.id) – Menteri Pertahanan Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid membantah klaim adanya perselisihan di tubuh Imarah Islam Afghanistan (IIA), dan mengatakan bahwa perselisihan yang membahayakan sistem tidak ada dalam pemerintahan IIA.
Dalam sebuah wawancara dengan TOLOnews (15/6/2023), Yaqoob Mujahid menegaskan bahwa laporan yang dibuat oleh organisasi internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Panjshir tidak benar.
“Saya telah bekerja dan mengabdi untuk waktu yang sangat lama, dan saya sendiri memiliki banyak informasi dalam sistem ini. Tidak ada perpecahan, pertentangan, konfrontasi, atau hal lain yang akan merugikan sistem ini. Ini hanyalah sebuah proses propaganda untuk melawan sistem,” tambahnya.
Mengacu pada klaim pelanggaran hak asasi manusia, ia mengatakan: “Di mana itu terjadi di Panjshir? Kapan dan bagaimana itu terjadi? Dalam bentuk apa dan kepada siapa itu terjadi? Itu hanya berdasarkan laporan palsu, fitnah dan propaganda yang mereka buat dan kemudian disebarkan. Kami meminta agar apa yang disiarkan, sebagai lembaga yang dapat dipercaya, haruslah tidak memihak.”
Menteri pertahanan juga menyinggung tentang pelanggaran AS terhadap wilayah udara Afghanistan, dan mengatakan bahwa AS selalu melakukannya.
Menurut Mawlawi Mohammad Yaqoob Mujahid, melanggar wilayah udara Afghanistan merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Doha, dan Washington telah berulang kali melanggar perjanjian ini.
“Wilayah udara telah dilanggar. Itu masih diduduki oleh Amerika. Saya telah menjelaskan hal ini di masa lalu,” kata Yaqoob Mujahid.
Menanggapi pertanyaan yang menanyakan di mana Afghanistan akan berada dalam lima tahun ke depan, Menteri Pertahanan mengatakan bahwa ia berharap untuk pembangunan di negara ini dan menghilangkan tantangan terhadap pendidikan. (haninmazaya/arrahmah.id)
