KUALA LUMPUR (Arrahmah.id) – Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim telah meyakinkan bahwa kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), konsep negara sekuler dan komunisme tidak akan pernah diakui oleh pemerintahannya.
Berbicara dalam wawancara dengan Radio Televisi Malaysia (RTM) dalam program “Narasi Khusus dengan Perdana Menteri” tadi malam (6/1/2023), Anwar mengatakan bahwa masalah tersebut hanya diangkat oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan kebohongan, lansir Bernama (7/1).
“Terkadang para politisi ini akan mengatakan bahwa jika Anwar menjadi perdana menteri maka Islam akan hancur, sekularisme dan komunisme akan mendapatkan pijakan, dan LGBT akan diakui.
“Ini khayalan. Tentu tidak akan terjadi dan in syaa Allah di bawah pemerintahan saya ini tidak akan terjadi,” ujarnya.
Hal itu dikatakannya saat ditanya tentang tudingan yang menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang menjalankan pemerintahan diktator.
Soal klaim kesepakatan kerja sama antara Pakatan Harapan (PH) dengan koalisi pendukung pembentukan pemerintahan Pemerintah Persatuan dipalsukan karena pemerintahannya tidak kuat, Anwar mengatakan hal itu dilakukan karena mayoritas yang diperoleh saat itu terlalu sempit. .
Namun, untuk membuktikan bahwa dia mendapat dukungan, Anwar mengatakan dia mengajukan mosi tidak percaya di parlemen tahun lalu setelah ditentang oleh oposisi yang mempertanyakan legitimasinya.
“Mosi tidak percaya ini ditentang oleh oposisi. Mereka mengatakan Anwar tidak memiliki dukungan dan dalam sistem demokrasi, cara terbaik untuk membuktikannya adalah melalui mosi percaya atau mosi tidak percaya yang tidak diajukan. .
“Jadi, saya mengajukan ini (mosi) dan Alhamdulillah kami mendapat dukungan kuat. Jadi, pertanyaan saya di mana diktator? Apakah saya melanggar hukum?” Ujarnya.
Di hari pertama sidang, legitimasi Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10 terbukti ketika mosi percaya yang diajukan oleh Wakil Perdana Menteri Datuk Seri Fadillah Yusof disahkan dengan suara yang lebih banyak suara yang mendukung.
Disinggung soal gugatan yang dia ajukan terhadap beberapa orang, Anwar mengatakan hal itu karena tuduhan mereka menyentuh wibawanya sebagai pemimpin.
“Ribuan tuduhan telah dilontarkan, fitnah telah dilontarkan dan selama beberapa dekade saya telah menerimanya tetapi jika saya merasa terlalu berlebihan karena mereka mempertanyakan otoritas dan kredibilitas saya sebagai seorang pemimpin, maka mereka harus diajari bahwa kebebasan ini bukanlah kebebasan untuk memfitnah.”
Sejak diambil sumpah jabatannya sebagai Perdana Menteri pada 24 November tahun lalu, Anwar telah mengajukan tuntutan hukum terhadap beberapa orang termasuk ketua Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin karena membuat tuduhan palsu terhadapnya.
Dalam laporan terkait, PM Malaysia tersebut dikabarkan akan mengunjungi Indonesia pekan depan.
Perdana Menteri Malaysia dikonfirmasi akan mengunjungi Indonesia pada 8-9 Januari 2023. Diplomat Malaysia di Jakarta menyebut Anwar akan bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi pada hari kedua lawatannya.
Kementerian Luar Negeri dan Istana Kepresidenan RI belum mau memberikan keterangan mengenai lawatan Anwar ke Indonesia. Rincian mengenai kunjungan Perdana Menteri Malaysia yang belum lama terpilih itu akan diumumkan kemudian oleh kedua pihak. (haninmazaya/arrahmah.id)
