BEIRUT (Arrahmah.id) – Satu-satunya pembangkit listrik Libanon yang berfungsi telah ditutup sebagai akibat dari pertikaian politik yang memburuk antara Perdana Menteri sementara Najib Mikati dan saingannya dari Gerakan Patriotik Bebas (FPM), yang mengendalikan kementerian energi negara itu.
Penutupan itu mengancam akan menjerumuskan Libanon ke dalam kegelapan total.
Electricite du Liban, yang dikenal sebagai EDL, mendesak pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan membuka kredit yang diperlukan untuk membongkar kapal bahan bakar setelah perselisihan tentang pembayaran di muka menyebabkan penundaan pengiriman bahan bakar minyak, lansir Arab News (5/1/2023).
Permohonan perusahaan datang karena kekurangan minyak gas, bahan bakar yang digunakan untuk menyalakan pembangkit listrik, memaksanya untuk menutup situs Al-Zahrani.
EDL juga mengatakan bahwa sekitar 6.000 ton bahan bakar yang tersisa di pembangkit listrik Deir Ammar hanya dapat digunakan untuk pekerjaan pemeliharaan umum turbin uap instalasi tersebut.
Sumber politik mengatakan bahwa penyelesaian tidak mungkin terjadi di tengah pertikaian politik yang semakin dalam, dengan kelumpuhan pemerintah lebih lanjut dan ancaman terhadap layanan penting lainnya semakin mungkin terjadi.
Para menteri FPM telah membawahi Kementerian ESDM sejak 2009.
Kementerian telah memasok kapal minyak gas untuk memenuhi kebutuhan pabrik produksi EDL, yang menyediakan listrik satu jam setiap hari untuk berbagai wilayah Lebanon, dan jam tambahan untuk Bandara Internasional Rafic Hariri dan fasilitas penting negara.
Namun, kementerian mencari uang muka $62 juta untuk membeli 66.000 metrik ton minyak gas karena ketidakmampuannya untuk mengamankan dana.
Menurut tender kementerian, pengiriman minyak gas dijadwalkan akan dibongkar Desember lalu, tetapi kegagalan mengeluarkan keputusan pembayaran uang muka menunda proses tersebut.
Mikati telah menolak untuk menyetujui keputusan darurat untuk membayar uang muka.
Penasihatnya, Faris Al-Jameel, mengatakan kepada Arab News bahwa setiap kemajuan memerlukan persetujuan Kabinet.
Dia menambahkan bahwa EDL harus menjelaskan bagaimana uang muka itu akan dibayar kembali, sehingga tidak akan ditambahkan ke uang muka yang sudah beredar yang sejauh ini telah merugikan negara Libanon $40 miliar.
Sebelum memberikan uang muka, bank sentral Libanon telah meminta perjanjian tertulis tentang kesiapan EDL untuk membayar kembali dana tersebut.
Namun, EDL gagal memberikan persetujuan dalam permintaan sebelumnya.
Prosedur untuk meminta uang muka telah terhambat oleh perselisihan pemerintah yang semakin dalam, dengan penolakan FPM untuk mengadakan rapat Kabinet mengingat kekosongan presiden.
Sebuah sumber politik mengatakan bahwa tim kementerian energi menekan Mikati untuk membuat keputusan di luar Kabinet, sementara perdana menteri sementara ingin menetapkan perannya dengan mengambil keputusan dalam rapat Kabinet.
Sementara itu, tiga kapal minyak berbahan bakar gas tetap berlabuh di lepas pantai, mengakibatkan denda keterlambatan, dengan kerugian harian diperkirakan mencapai $20.000. (haninmazaya/arrahmah.id)
