KABUL (Arrahmah.com) – Seorang personil polisi yang didanai dan didukung oleh Amerika Serikat terjerat oleh pelanggaran serius termasuk pemerkosaan dan pembunuhan, Human Rights Watch (HRW) menyatakan dalam salah satu laporan yang diterbitkan pada Senin (12/9/2011).
Temuan ini menimbulkan pertanyaan baru tentang strategi Barat untuk keluar dari Afghanistan dan keseriusan Barat untuk menyerahkan kontrol keamanan penuh kepada pasukan Afghanistan pada akhir 2014, ketika semua pasukan tempur asing harus meninggalkan negara yang rusak karena invasi pimpinan salibis AS tersebut.
BacaJuga
Kelompok polisi yang beranggotakan 7.000 orang ini dinamakan dengan Polisi Lokal Afghanistan (ALP), yang didirikan tahun lalu dan disebut-sebut sebagai kunci untuk menyerahkan kendalin keamanan. ALP terdiri dari warga setempat yang ditugaskan untuk ‘melindungi’ komunitas mereka di tempat yang tidak terjangkau oleh tentara dan polisi reguler Afghanistan.
Mereka tidak memiliki kekuatan penegakan hukum.
HRW menemukan bukti pelanggaran ALP termasuk pembunuhan, perkosaan, dan penahanan sewenang-wenang di tiga dari tujuh provinsi tempat wawancara dilakukan. Tiga provinsi ini adalah Baghlan, Herat, dan Uruzgan.
HRW mengatakan kasus ini mengangkat “keprihatinan serius” tentang validitas ALP.
“Tekanan untuk mengurangi tingkat pasukan internasional tidak harus dengan mengorbankan hak-hak warga Afghanistan,” kata direktur HRW Asia, Brad Adams.
“Pemerintahan yang tidak layak, korupsi dimana, pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta kekebalan hukum bagi seluruh pasukan yang berafiliasi dengan pemerintah merupakan penyebab tingginya pemberontakan dan tentu saja isu ini perlu dibahas untuk mewujudkan stabilitas yang sebenarnya di Afghanistan,” kata Adams.
Juru bicara salibis ISAF NATO, Letnan Kolonel Jimmie Cummings, mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan untuk menyelidiki klaim laporan itu.
“Program ALP adalah komponen penting untuk membawa pemerintahan dan keamanan bagi rakyat Afghanistan di tingkat lokal,” katanya.
“Jika relevan, kami akan berusaha untuk meningkatkan program ini dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki pengamatan ini.”
HRW juga mengangkat keprihatinan tentang peran pemerintah Afghanistan yang mendukung kelompok-kelompok milisi yang dikendalikan oleh warga lokal, yang terkait dengan pemerkosaan, penyelundupan, pemerasan, dan pembunuhan yang ditargetkan.
Sementara itu, juru bicara kementerian dalam negeri Afghanistan, Siddiq Siddiqui, membantah bahwa pemerintah Afghan telah mendukung kelompok milisi. Siddiqui membenarkan bahwa tindakan ALP merupakan pelanggaran dan memberikan batas waktu bagi mereka untuk membubarkan diri pada bulan Oktober.
Pada bulan Mei, laporan terpisah Oxfam menyoroti tumbuhnya pelanggaran hak asasi oleh polisi dan tentara nasional Afghanistan, termasuk pembunuhan dan pelecehan seks terhadap anak-anak.
Tentara Afghanistan dan polisi telah bertambah secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat melebihi 300.000 dan menerima miliaran dolar dana dari AS dalam upaya untuk membangun mereka menjelang penarikan pasukan tempur asing di tahun 2014. (althaf/arrahmah.com)
