JAKARTA (Arrahmah.id) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membenarkan adanya aliran dana judi online ke oknum Polisi. Tak hanya itu, PPATK juga menemukan bahwa dana judi online tersebut juga ada yang mengalir ke berbagai rekening lainya termasuk ibu rumah tangga bahkan pelajar.
Hal tersebut disampaikan oleh Ivan Yustiavandana selaku Kepala PPATK. Meski demikian, Ivan tidak menjelaskan secara rinci nama-nama dari pemilik rekening yang menerima aliran dana judi online tersebut.
“Kami telah menyerahkan data tersebut ke pihak kepolisian dan tinggal Polisi yang membuktikan kepemilikan dari rekening tersebut,” papar Ivan.
Ivan juga mengungkapkan bahwa pihak PPATK saat ini telah menghentikan atau membekukan sebanyak 421 rekening yang diduga terkait dengan kegiatan judi online.
“Selain itu sebanyak 721 rekening sedang dalam proses untuk dibekukan,” tambah Ivan.
“Jumlah transaksi dari semua rekening tersebut mencapai Rp 804 miliar,” papar Ivan seperti dilansir pmjnews.com.
Judi online semakin ramai dibicarakan setelah munculnya isu konsorsium 303 yang disinyalir melibatkan tersangka pembunuhan Brigadir J yakni Ferdy Sambo.
Novel Baswedan yang saat ini berstatus ASN Polri menyebut bahwa konsorsium 303 merupakan fenomena gunung es.
“Saya yakin itu hanya fenomena gunung es yang di bawahnya jauh akan lebih besar,” ujar mantan Penyidik KPK ini.
Novel menduga sampai dengan saat ini terdapat kelompok perjudian di tubuh lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia. Ia bahkan meyebutkan bahwa Konsorsium 303 diduga sudah menjadi ‘penyokong’ dari judi online hingga kasus narkoba. Terbukti dengan berbagai kasus terkait judi online dan narkoba yang menyeret banyak perwira Polri.
Novel juga meyakini adanya konsorsium 303 yang sudah menjadi bagian dari tindak korupsi di tubuh penegak hukum.
“Pemberitaan terkait dengan kepolisian contohnya yang sekarang sedang dilihat bahwa ada dugaan terkait kelompok tertentu yang mengendalikan perjudian atau narkoba, maka itu bagian korupsi di tubuh penegak hukum,” ujar Novel, dikutip dari diskusi daringnya pada Sabtu (27/8/2022).
Diyakini Novel, persoalan seperti itu pasti juga terjadi di dalam institusi penegakan hukum lainnya dan bukan hanya kepolisian saja.
Selain ketidakadilan, sepupu Anies Baswedan itu menuturkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bisa juga terganggu jika penegakan hukum ternyata bermasalah.
“Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga tentu akan banyak bermasalah di sana,” kata Novel. (rafa/arrahmah.id)
