KABUL (Arrahmah.id) — Taliban menolak klaim PBB bahwa kelompok itu telah membunuh lebih dari 100 mantan pejabat Afghanistan sejak mereka mengambil alih kekuasaan Agustus lalu, lapor Anadolu Agency (1/2/2022).
“Informasi Sekjen PBB bahwa ratusan anggota pemerintahan sebelumnya tewas setelah pemerintahan Imarah Islam adalah tidak benar. Setelah amnesti umum, tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti siapa pun,” Zabihullah Mujahid, juru bicara pemerintah sementara, dalam akun Twitter-nya.
Dia menambahkan bahwa jika ada pembunuhan yang diduga merupakan hasil dari balas dendam pribadi, mereka akan menyelidiki dan menghukum para pelakunya.
Dalam pernyataan terpisah, Kementerian Dalam Negeri sementara juga membantah laporan tersebut, tetapi mengatakan “beberapa insiden di mana pejabat militer dari pemerintahan sebelumnya menjadi sasaran atas dasar permusuhan pribadi” sedang diselidiki.
Ia meminta PBB untuk tidak bergantung pada informasi dari “lingkaran bias” dan “mewaspadai fakta.”
Ada “tuduhan yang dapat dipercaya” bahwa Taliban telah membunuh lebih dari 100 tentara dan pejabat Afghanistan sejak Agustus, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan PBB.
Laporan itu menambahkan bahwa lebih dari dua pertiga korban diduga dibunuh di luar proses hukum oleh Taliban atau afiliasinya.
Taliban memasuki Kabul pada 15 Agustus 2021 tanpa perlawanan dari tentara Afghanistan atau presiden negara itu, Ashraf Ghani, yang melarikan diri.
Mereka menjanjikan amnesti umum bagi mereka yang terkait dengan bekas pemerintah dan pasukan internasional.
Menurut Guterres, Afghanistan saat ini menghadapi berbagai krisis termasuk darurat kemanusiaan, kontraksi ekonomi dan kekeringan. (hanoum/arrahmah.id)