DHAKA (Arrahmah.com) – Sebuah kota kecil di Bangladesh telah memilih walikota transgender pertama di negara itu setelah kandidat independen berusia 45 tahun mengalahkan saingannya dari partai berkuasa. Liga Awami, kata para pejabat, dilansir Al Jazeera, Selasa (30/11/2021).
Nazrul Islam Ritu mengatakan kemenangannya menunjukkan penerimaan yang semakin besar dari komunitas “Hijra”, istilah umum bagi mereka yang lahir sebagai waria.
“Langit-langit kaca telah pecah. Itu pertanda baik,” tutur Ritu sang waria yang menjadi walikota itu.
“Kemenangan berarti mereka benar-benar mencintai saya dan mereka telah mejadikan saya sebagai bagian dari mereka,” tambahnya. “Saya akan mendedikasikan hidup saya untuk pelayanan publik.”
Negara Asia Selatan ini adalah rumah bagi sekitar 1,5 juta orang transgender, yang menghadapi diskriminasi dan kekerasan dan sering dipaksa untuk hidup dengan mengemis atau bekerja dalam perdagangan seks.
Ritu, yang menggunakan kata ganti laki-laki dan perempuan, lahir dalam keluarga besar Muslim tetapi meninggalkan kampung halamannya di Trilochanpur sebagai seorang anak dan berlindung di sebuah komunitas transgender di ibu kota Dhaka.
Dia kembali di usia akhir 20-an dan menjadi tokoh populer di masyarakat setelah membantu membangun dua masjid dan menyumbang ke beberapa kuil Hindu setempat.
Dia sekarang akan menjabat sebagai walikota kota setelah memenangkan pemilihan hari Minggu dengan 9.557 suara, lebih dari dua kali lipat saingan terdekatnya.
Ritu adalah walikota pertama di Bangladesh yang merupakan “gender ketiga”, sebutan resmi untuk orang-orang waria di negara mayoritas Muslim itu.
“Dia memenangkannya secara adil dan jujur. Tidak ada laporan kekerasan selama pemilihan, tidak seperti beberapa kota lain,” kata administrator pemerintah daerah Jerin.
Ritu mengatakan dia akan mencoba untuk “membasmi korupsi dan mencabut ancaman narkoba” di kotanya yang berpenduduk 40.000 orang.
“Saya yakin dia bisa memenuhi janji yang dia buat kepada kami karena dia selalu menjadi dermawan, membantu orang,” kata Nurul Hossain, seorang pemilih di daerah pemilihan Ritu.
Toleransi yang tumbuh di Bangladesh terhadap hak-hak minoritas seksual telah melihat serangkaian undang-undang baru di bawah pemimpin otoiter Perdana Menteri Sheikh Hasina.
Pada tahun 2013, orang transgender secara resmi diidentifikasi sebagai jenis kelamin yang terpisah dan, pada tahun 2018, mereka diizinkan untuk menggunakan “gender ketiga” saat mendaftar untuk memilih. (Althaf/arrahmah.com)