IDLIB (Arrahmah.com) – Sebuah serangan roket menewaskan juru bicara kelompok perlawanan Suriah Hai’ah Tahrir Syam (HTS) di provinsi Idlib, barat laut Suriah, pada Kamis (10/6/2021) pagi, kata aktivis Suriah kepada Middle East Eye. Setidaknya lima warga sipil, termasuk seorang anak, juga tewas dalam serangan itu.
Abu Khalid al Shami, juru bicara HTS, tewas bersama dengan Abu Musab al Homsi, pejabat lain di kantor media HTS, ketika mobil mereka menjadi sasaran langsung sekitar pukul 9 pagi.
“Mobil itu dipantau oleh drone pengintai modern yang memberikan koordinat akurat untuk peluru kendali anti-tank, yang membakar seluruh mobil dan segera membunuh kedua pemimpin itu,” kata seorang aktivis di tempat kejadian kepada MEE.
Shami diduga sedang dalam perjalan mengunjungi garis depan Idlib ketika dia terbunuh.
Idlib dan sekitarnya adalah kantong perlawanan terakhir yang tersisa, dan mayoritas dipegang oleh HTS.
Selain serangan terhadap Shami, sejumlah serangan juga menewaskan warga sipil.
Tariq Alloush, direktur White Helmets di desa selatan Balion, mengatakan serangan rudal itu menewaskan delapan orang dan melukai 11 lainnya, termasuk anak-anak dan wanita, beberapa di antaranya terluka parah.
“Sejak awal bulan ini, desa Jabal al-Zawiya dan Sahl al-Ghab telah menyaksikan eskalasi terus-menerus, karena mereka menjadi sasaran serangan rudal, artileri, dan udara Suriah dan Rusia,” katanya kepada MEE.
Selama beberapa bulan terakhir, pengungsi Suriah telah kembali ke daerah sekitar Jabal al Zawiya untuk memanen tanaman mereka, dan Alloush mencatat ini bertepatan dengan serangan pro-pemerintah baru setelah masa tenang.
“Penduduk Idlib mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Sekarang akibat serangan tersebut, wilayah tersebut mengalami eksodus baru menuju perbatasan Suriah-Turki,” kata Alloush.
Sejak awal 2020, Suriah barat laut telah terhindar dari pertempuran karena perjanjian gencatan senjata yang ditengahi antara Rusia, sekutu pasukan pemerintah, dan Turki, yang mendukung kelompok perlawanan Suriah.
Namun, pasukan pemerintah telah melanggar kesepakatan itu beberapa kali. (hanoum/arrahmah.com)
