BRUSSELS (Arrahmah.com) – Menjelang pembicaraan dengan presiden Turki dan KTT puncak UE, blok tersebut menahan sanksi terhadap banyak pejabat perusahaan minyak Turki, menurut laporan media.
“Prosedur ini telah sampai pada mebdaftarhitamkan sejumlah individu Turki, dan kami tidak berbicara tentang sanksi ekonomi lagi,” kantor berita Reuters mengutip seorang diplomat Uni Eropa yang tidak disebutkan namanya, dikutip Anadolu, Jumat (19/3/2021).
Pada Februari 2020, Uni Eropa memberi sanksi kepada dua pejabat Perusahaan Perminyakan Turki (TPAO) karena eksplorasi energi Turki di Mediterania Timur, di bawah lisensi dari Republik Turki Siprus Utara (TRNC).
Tetapi diplomat lain mengatakan bahwa rencana sanksi “tidak pernah benar-benar berhasil” dan “jalur diplomatik sedang diprioritaskan” sebagai gantinya, sebagai tanda kemajuan yang diharapkan dalam hubungan Turki-UE.
Para diplomat AS dan UE dilaporkan mendesak Brussel untuk tidak menjatuhkan sanksi pada saat Turki, sekutu NATO dan negara kandidat UE, tampaknya mendekati konsensus.
Berita itu muncul satu hari sebelum Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan bertemu melalui konferensi video dengan pejabat tinggi UE dan menjelang KTT para pemimpin UE minggu depan, yang akan membahas Turki.
Kesimpulan dari KTT Uni Eropa Desember lalu menunjukkan lebih banyak sanksi terhadap eksekutif perminyakan Turki, tetapi rencana itu tampaknya telah dibatalkan.
Pada 11 November 2019, Dewan Eropa mengadopsi kerangka kerja tindakan pembatasan sebagai tanggapan atas “kegiatan pengeboran ilegal” Turki di Mediterania Timur.
Ankara menolak klaim tersebut, dengan mengatakan pihaknya memiliki hak untuk eksplorasi energi di Mediterania Timur, menolak upaya Yunani untuk membatasi wilayah maritimnya dan membuat masalah Turki-Yunani menjadi masalah dengan UE. (Althaf/arrahmah.com)