KABUL (Arrahmah.com) – Dalam upaya untuk mempercepat “proses perdamaian” yang terhenti, pertemuan antara perwakilan pemerintah Afghanistan dan Taliban akan diatur di Turki, menurut sebuah surat yang dibocorkan oleh Tolo News Afghanistan pada Minggu (7/3/2021).
Surat yang dikirim Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kepada Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, terungkap dalam bocoran surat tersebut.
“Kami akan meminta pemerintah Turki untuk menjadi tuan rumah pertemuan tingkat senior kedua belah pihak dalam beberapa minggu mendatang untuk menyelesaikan perjanjian perdamaian. Saya [Blinken] mendesak anda [Ghani] atau pihak berwenang anda yang ditunjuk untuk bergabung dengan perwakilan lain dari Republik Islam [Afghanistan] dalam pertemuan ini,” Tolo News melaporkan di situsnya.
Menurut surat itu, Blinken mengatakan Washington juga bermaksud meminta PBB untuk memanggil menteri luar negeri dan utusan dari Rusia, Cina, Pakistan, Iran, India, dan AS untuk membahas bagaimana mempromosikan perdamaian di Afghanistan.
“Saya yakin bahwa negara-negara ini memiliki kepentingan yang sama di Afghanistan dan harus bekerja sama jika kita ingin berhasil,” katanya dalam surat itu.
Dia juga menyerukan pendekatan yang lebih inklusif dan kredibel oleh pemerintah Afghanistan untuk negosiasi dengan Taliban tentang pemerintahan dan pembagian kekuasaan.
Blinken dalam surat itu juga memperingatkan bahwa keamanan akan memburuk dan Taliban akan memperoleh keuntungan teritorial karena AS masih mempertimbangkan penarikan penuh pasukan pada 1 Mei.
“Saya menjelaskan ini kepada anda agar anda memahami urgensi nada bicara saya mengenai kerja kolektif yang diuraikan dalam surat ini.”
Blinken mencatat bahwa AS sedang mengerjakan rencana untuk mengurangi kekerasan selama 90 hari demi mencegah Taliban melancarkan serangan musim semi.
Taliban melanjutkan negosiasi tentang rencana ini dengan Zalmay Khalilzad pekan lalu ketika perantara perdamaian AS mendarat di ibu kota Qatar, Doha.
“Kedua belah pihak [AS dan Taliban] menyatakan komitmen mereka terhadap perjanjian Doha dan membahas implementasi penuhnya. Demikian pula, situasi Afghanistan saat ini dan kecepatan serta efektivitas negosiasi Intra-Afghanistan dibahas,” tweet juru bicara Taliban Mohammad Naeed pada Sabtu (6/3).
Pada Minggu (7/3), perwakilan pemerintah Afghanistan dalam pembicaraan dengan Taliban di Doha, Nader Nadery, mengatakan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi rencana perdamaian yang diajukan oleh utusan AS.
Berbicara pada sebuah acara di Institut Afghanistan untuk Kajian Strategis di Kabul, dia mengatakan rencana itu adalah proposal untuk mengakhiri perang dan membawa perdamaian ke Afghanistan.
Menurut Nadery, pemerintah sedang mengevaluasi rencana tersebut untuk melihat apakah itu membantu negara atau mengarah pada bencana jangka panjang lainnya.
Sehari sebelumnya, Ghani kembali menegaskan bahwa pengalihan kekuasaan melalui pemilu adalah prinsip yang tidak bisa ditawar.
Presiden membuat pernyataan ini pada Sabtu (6/3) pada upacara pembukaan tahun ketiga dari masa jabatan ke-17 parlemen.
Ghani mengatakan dia bersedia berkorban untuk memastikan perdamaian abadi dan nyata di mana kemerdekaan dan hak untuk menentukan nasib sendiri dihormati, tetapi mengklarifikasi bahwa itu tidak berarti mengorbankan konstitusi. (Althaf/arrahmah.com)
