BERN (Arrahmah.com) – Sebuah jajak pendapat menunjukkan, mayoritas orang Swiss akan mendukung larangan cadar yang sedang direncanakan. Sementara para aktivis berpendapat, langkah ini terkait Islamofobia dan upaya mengendalikan wanita di ruang publik.
Dilansir dari Turkish Radio and Television (TRT) (4/3/2021), Pemerintah Swiss akan mengadakan pemungutan suara pada 7 Maret dalam referendum publik tentang pelarangan niqab, burqa, dan penutup wajah penuh lainnya. Banyak kecaman dan kritik karena upaya referendum ini.
BacaJuga
Sebagian besar pemakai niqab di Swiss adalah turis yang datang ke negara Alpen itu untuk berlibur. Hal ini mendorong pemerintah Swiss pada Januari untuk mendesak pemilih menolak larangan tersebut.
“Sangat sedikit orang di Swiss yang memakai penutup wajah penuh. Perkiraan jumlah total pemakai niqab di Swiss berkisar antara 36 hingga 130 orang,” kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.
Pemerintah Swiss mengaku menentang referendum atas dasar ekonomi. Sementara para pegiat berpendapat bahwa ini lebih tentang Islamofobia dan mengendalikan perempuan di ruang publik.
“(Itu) seksis, karena di satu sisi, kami ingin mengontrol tubuh perempuan dan di sisi lain kami mengingkari kapasitas mereka untuk menentukan nasib sendiri. (Itu) rasis karena menstigmatisasi Muslim di Swiss,” kata Meriam Mastour, pengacara dan anggota Les Foulards Violets, sebuah komunitas feminis Muslim di Swiss yang telah berkampanye menentang larangan tersebut.
Jajak pendapat ini digaungkan oleh Swiss Public Broadcasting Corporation, yang menyatakan pelarangan dapat dilakukan dengan mudah tanpa gangguan politik karena sentimen anti-Islam tidak lagi tabu.
Swiss tidak akan menjadi negara Eropa pertama yang menindak kebebasan beragama dan pakaian wanita Muslim. Sudah ada Prancis, Denmark, Belanda, Austria, Belgia, Latvia, dan Bulgaria yang telah mengesahkan undang-undang yang menargetkan pakaian wanita Muslim.
Larangan niqab diprakarsai oleh Komite Egerkingen yang dibentuk pada 2007 oleh sekelompok politikus sayap kanan ekstrem dari Partai Rakyat Swiss (SVP), partai sayap kanan terkemuka Swiss. Komite Egerkingen memelopori kampanye kontroversial melarang menara masjid lebih dari satu dekade lalu.
Larangan itu disahkan dengan lebih dari 57 persen suara di antara mereka yang memberikan suara pada 2009. Lalu SVP menyerukan pelarangan niqab atau cadar saat ini.
Pada 2016, Komite Egerkingen mulai mengumpulkan tanda tangan sebagai bagian dari kampanye pelarangan cadar. Sistem demokrasi langsung Swiss memungkinkan referendum untuk usulan perubahan konstitusi jika pendukung mengumpulkan lebih dari 100 ribu tanda tangan.
Larangan tersebut ditolak oleh pemerintah pada 2018, dan oleh parlemen nasional pada 2020. Namun, larangan penutup wajah telah dilembagakan di kanton Ticino dan St. Gallen, di mana larangan tersebut mulai berlaku masing-masing pada 2016 dan 2018. (Hanoum/arrahmah.com)
