PADANG (Arrahmah.com) – Pemerintah perlu secara gradual mulai mengurangi subsidi bahan bakar minyak agar anggaran subsidi bisa dialihkan untuk memacu pertumbuhan infrastruktur di Tanah Air, demikian pendapat Ekonom dari Universitas Andalas Prof. Dr. Elfindri.
“Secara gradual subsidi BBM perlu segera dikurangi, misalnya dari Rp60 triliun menjadi Rp40 triliun pada tahun berikutnya dan kemudian dikurangi lagi menuju titik nol. Sebab, infrastruktur yang bagus akan meningkatkan daya saing bangsa,” katanya di Padang, Minggu (10/7/2011).
Pendapat tersebut disampaikannya menanggapi kebijakan pemerintah menekan anggaran subsidi BBM sekaligus memberikan edukasi tentang dampak kenaikan subsidi terhadap pembangunan infrastruktur.
BacaJuga
Elfindri mengaku dirinya sejak dulu tidak setuju dengan subsidi karena lebih akan mengakibatkan anak bangsa selalu tergantung dan manja. Akan tetapi, pemerintah justru terlihat takut untuk mengambil kebijakan pengurangan subsidi karena secara politis akan terjadi gejolak.
“Padahal jika subsidi dikurangi, dananya bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Jika subsidi ditingkatkan justru akan melawan logika pembangunan,” ujarnya.
Ia mencontohkan harga BBM di Thailand yang kini Rp12 ribu per liter dan Singapura Rp14 ribu per liter, sementara infrastruktur di negara itu cukup bagus. Hal tersebut berbeda jauh dengan harga BBM di Indonesia yang hanya Rp4.500 per liter telah mengakibatkan tidak banyak pembangunan infrastruktur.
“Infrastruktur di Indonesia paling jelek sejak kejatuhan Soeharto, dan kini justru paling parah, lebih akibat subsidi energi dan BBM,” katanya.
Menurut dia, upaya mencari dana untuk pembangunan jalan tol saja sangat sulit, sehingga Indonesia patut mencontoh upaya mantan Presiden Brazil Luiz Lula da Silva yang berhasil menghapus subsidi BBM. Dampaknya, percepatan pendapatan terjadi akibat pembangunan infrastruktur sudah maju. (ans/arrahmah.com)
