KUALA LUMPUR (Arrahmah.com) – Aparat keamanan Malaysia menahan sekitar sekitar 338 aktivis dan ratusan orang demonstran yang tengah berkumpul di sebuah stadion, setelah sebelumnya menutup sebagian jalan di kota terbesar Malaysia, Kuala Lumpur. Polisi mencegah aksi demonstrasi aktivis yang menuntut reformasi pemilihan umum di Malaysia.
Aksi yang digagas kubu oposisi pada Sabtu (9/7/2011) siang tersebut adalah puncak dari lemahnya tekanan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dalam melaksanakan proses pemilihan yang adil dan tranparan. Pemungutan suara secara nasional sendiri baru akan diadakan pada pertengahan 2012.
Barisan Nasional di Malaysia telah memegang tampuk kekuasaan sejak negara itu merdeka dari Inggris pada tahun 1957. Namun, aksi oposisi telah mendesak adanya perubahan di negara tersebut.
BacaJuga
Aksi koalisi masyarakat yang diberi nama Koalisi Bersih ini berhasil menarik perhatian puluhan ribu masyarakat untuk ikut menggelar demonstrasi. Aksi tersebut merupakan terbesar di Malaysia sejak empat tahun terakhir.
Dalam keterangannya, aparat kepolisian Malaysia telah menahan sebanyak 338 orang dalam sebuah operasi diberi nama Operation Erase Bersih. Banyak peserta aksi ditahan ketika mereka hendak berjalan ke stadion.
“Masyarakat dihimbau untuk tidak ikut terlibat dalama aksi demonstrasi ini,” ujar salah seorang pejabat polisi seperti dilansir Associated Press, Sabtu, (9/7).
“Tindakan keras akan ditempuh jika ada yang tak patuh pada imbauan ini.”
Sejumlah restoran dan pertokokan sebelumnya sudah mengumumkan bahwa mereka akan menutup usahanya pada hari Sabtu ini. Mereka khawatir aksi yang mengganggu arus transportasi ini juga diikuti dengan aksi kekerasan.
Polisi anti huru-hara yang dilengkapi dengan tongkat telah menekan para pengunjuk rasa sejak awal dengan menembakkan gas air mata dan semprotan air kimia.
Najib dan pejabat pemerintah menyatakan aksi demonstrasi ini ilegal. Penguasa juga menuduh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim telah mendorong aksi tersebut sehingga menyebabkan kerusuhan di jalanan.
Lebih dari dua pekan, sebanyak 200 orang aktivis telah ditahan di seluruh wilayah Malaysia. Sebanyak 6 orang diantaranya ditahan berdasarkan aturan hukum yang membolehkan penahanan tanpa melalui pengadilan.
Banyak diantara aktivis yang ditangkap kemudian dilepaskan, namun beberapa diantaranya harus menerima tuntutan melakukan aksi melawan hukum karena berhimpun secara ilegal. Jika gugatan tersebut dikabulkan, para aktivis ini terancam penjara selama puluhan tahun.
Dalam aksi tersebut, para aktivis menuntut pemeriksaan kembali daftar pemilih, penanganan yang lebih ketat dalam menangani kasus kecurangan, serta kesempatan lebih adil bagi partai oposisi untuk menggunakan media milik pemerintah.
Aksi demontrasi kali ini mendapat dukungan dari Koalisi Bersih yang berada di berbagai negara. Bahkan para pendukung ini akan menggelar aksi solidaritas di berbagai kota di Australia, Inggris, Prancis, Hongkong, Indonesia, Jepang, Filipina, Korea selatan, Thailand, dan Amerika Serikat.
Di Washington, AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan pemerintahannya terus berkomunikasi dengan Malaysia, serta mengingatkan pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak berserikat dan mengemukakan pendapat.
Sementara itu, Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang mengatakan bahwa aksi Bersih yang terjadi pada Sabtu tersebut merupakan awal kebangkitan rakyat dan PAS sedang menunggu respon pemerintah. Sebelumnya Presiden PAS merupakan salah seorang dari 1401 aktivis yang ditangkap polisi akibat perhimpunan Bersih 2.0 pada Sabtu kemarin, telah dibebaskan dengan mengantarkan ke rumahnya sore kemarin.
“Kita memperingatkan pemerintah BN, bahwa ini mukadimah kepada kebangkitan rakyat dan jika jika mereka tidak tersedia membuat perubahan pada pemilihan dan demokrasi, protes dan kebangkitan lebih besar bisa terjadi kapan saja dan tidak harus sebelum pemilihan, tetapi juga setelah pemilihan. kita tunggu dan lihat respon pemerintah, “kata Abdul Hadi.
Menanggapi hal tersebut Perdana Menteri Malaysia Najib Razak Minggu (10/7) membela cara polisi menangani aksi demonstran di tengah badai kritik tinggi dengan kematian seorang pengunjuk rasa, saat polisi menembakkan gas air mata ke arah demonstran.
Berbicara pada fungsi pemerintahan pada Minggu, Najib mengecam aksi oposisi yang mendukung aksi demonstran. Dia mengatakan demonstran mencoba untuk menggambarkan Malaysia sebagai negara yang represif. Demikian menurut kantor berita resmi Bernama.
“Mereka, mereka ingin mengadakan demonstrasi damai. Jika polisi tidak mengawasi, itu tidak akan damai, ” kata Perdana Menteri.
Najib juga menuduh pemimpin oposisi Anwar Ibrahim mendalangi aksi itu dan memanipulasi penyelenggara aksi yang berambisi menjadi perdana menteri baru.
“Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan apa-apa, kami (yang berkuasa koalisi Barisan Nasional) akan menang dalam pemilihan umum 13,” kata Najib.
Para pengamat mengatakan kematian sopir taksi 59 tahun yang pingsan saat melarikan diri dari serangan gas air mata selama unjuk rasa, bisa lebih memicu sentimen anti-pemerintah.
Terkait hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Michael Tene menginformasikan, belum ada warga negara Indonesia (WNI) yang jadi korban akibat aksi unjuk rasa ribuan warga Malaysia, Sabtu (9/7), yang berakhir bentrok.
“Sejauh ini laporan dari Malaysia belum ada WNI korban di sana dan kita terus ikuti perkembangannya,” kata Michael, Sabtu (9/7).
Michael Tene mengatakan jika Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar di Kualalumpur terus memantau perkembangan di negara tetangga itu. Melalui kedutaan RI di Malaysia sudah diinstruksikan agar WNI tidak ikut-ikutan dalam aksi unjuk rasa serta menghindari keramaian umum. (dbs/rasularasy/arrahmah.com)
