JAKARTA (Arrahmah.com) – Front Pembela Islam (FPI) mengaku heran dengan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebut penurunan baliho Imam Besar Habib Rizieq Syihab yang dilakukan personel TNIatas perintahnya.
“Sepengetahuan saya, TNI itu bagian pertahanan, urusannya ketika ada kekerasan di luar negeri atau kekerasan bersenjata di dalam negeri, atau ada ancaman keamanan. Dan respons saya, ya kaget saja, kaget dan bingung, TNI kok urusi baliho gitu,” kata Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar SH kepada wartawan, Jumat (20/11/2020).
BacaJuga
Aziz juga mempertanyakan keterlibatan TNI dalam pencopotan baliho imam besar FPI tersebut. Menurutnya, seharusnya hal ini menjadi wewenang Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
“Itu kan tugasnya Satpol PP, kan tugasnya aparat ketertiban. Sekarang apa tumpang tindih gitu biasa di republik ini, saya nggak tahu juga, ya,” ujarnya.
Menurut Aziz, meski spanduk yang diturunkan kembali dipasang, penertiban spanduk masih menjadi kewenangan Satpol PP.
Ia mengungkapkan pihak FPI memang ada yang memasang baliho. Namun dia tidak dapat memastikan bahwa semua spanduk dipasang FPI. Sebab, banyak simpatisan dan warga masyarakat yang juga ikut memasang.
Diketahui, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dubung Abdurrachman mengakui pencopotan baliho Habib Rizieq oleh sekelompok orang berbaju loreng dilakukan atas perintahnya.
Video pencopotan baliho yang diduga terjadi di Kelurahan Jatimakmur, Kota Bekasi, sempat ramai di media sosial.
“Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya,” kata Dudung usai menggelar apel TNI persiapan Pilkada di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020).
Politis Fadli Zon menanggapi pencopotan baliho Habib Rizieq yang dilakukan atas perintah Pangdam Jaya. Menurutnya, hal itu di luar kewenangan dan tugas TNI.
“Apa urusannya Pangdam Jaya memerintahkan mencopot baliho? Di luar kewenangan dan tupokso TNI,” kata Fadli Zon melaui akun twitternya, Jumat (20/11/2020).
Fadli Zon juga meminta pihak TNI tidak terseret ke dalam politik.
“Sebaikanya jangan semakin jauh terseret politik, kecuali mau hidupkan lagi “dwifungsi ABRI” imbangi “dwifungsi polisi,” lanjut Fadli Zon.
(ameera/arrahmah.com)
