TRIPOLI (Arrahmah.com) – Kepala pemerintah Libya yang diakui secara internasional telah menunjuk menteri pertahanan dan panglima militer baru setelah berhari-hari aksi protes terhadap layanan publik yang buruk dan kondisi kehidupan digelar di negara itu.
Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) di Tripoli, dipimpin oleh Perdana Menteri Fayez Al-Sarraj, pada Sabtu (29/8/2020) mempromosikan wakil dan penjabat Menteri Pertahanan Salah Eddine Al-Namrush ke jabatan tertinggi kementerian pertahanan dan menunjuk Jenderal Mohammad Ali Al-Haddad sebagai panglima militer, lansir Al Jazeera.
Perintah itu dikeluarkan beberapa jam setelah GNA yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan penangguhan Menteri Dalam Negeri Fathi Bashagha atas dugaan dukungannya terhadap pengunjuk rasa pekan lalu.
Panglima Militer Al-Haddad berasal dari Misrata, 200 km (125 mil) dari timur Tripoli, rumah bagi para pejuang yang telah bertempur bersama GNA dalam pertempurannya untuk mengusir pasukan yang setia kepada komandan militer yang berbasis di Libya timur Khalifa Haftar.
Penunjukan itu dilakukan beberapa hari setelah Al-Sarraj mengumumkan perombakan pemerintah sebagai tanggapan atas meningkatnya ketidakpuasan rakyat di Tripoli dan kota-kota Libya barat lainnya di bawah kendalinya.
Sejak Ahad lalu, ratusan pengunjuk rasa melakukan unjuk rasa di Tripoli menentang korupsi dan kekurangan listrik, air dan bahan bakar yang berkepanjangan di negara kaya minyak Afrika Utara itu.
Sebagai tanggapan, GNA mengatakan Bashagha “untuk sementara ditangguhkan” menunggu penyelidikan “atas pernyataannya tentang protes dan insiden di Tripoli dan kota-kota lain”.
Bashagha, yang mengunjungi pendukung utama GNA, Turki, pada Sabtu, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diposting di halaman Facebook kementerian dalam negeri bahwa dia siap untuk penyelidikan.
Tapi dia menuntut sidang disiarkan langsung demi transparansi. (haninmazaya/arrahmah.com)
