JAKARTA (Arrahmah.com) – Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens ditantang untuk segera melapor nama-nama tokoh oposisi yang merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah ke pihak kepolisian.
Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi mengakui bahwa belakangan ini suara-suara kritis terhadap pemerintah memang banyak. Namun rencana kudeta seperti yang disampaikan Boni ibarat jauh panggang dari api.
“Rencana kudeta seperti yang disampaikan oleh Boni masih sangat jauh,” ujarnya, sebagaimana dilansir rri.co.id, Selasa (9/6/2020).
Menurut Bin, salah satu syarat utama kudeta yakni adanya faksionalisasi atau perpecahan di kalangan militer. Namun dia menilai hal itu saat ini sama sekali tak nampak.
“Kudeta tanpa dukungan militer tak akan mungkin terjadi,” tandasnya.
Selain tidak adanya faksionalisasi militer, lanjut Bin, partai koalisi pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga sangat solid. Begitu juga desakan massa yang ingin Jokowi-Maruf lengser pun sama sekali tidak nampak.
“Selain tidak adanya faksionalisasi di kalangan militer, juga tidak ada perpecahan di kalangan partai-partai pendukung Jokowi yang bisa melengserkan Jokowi melalui parlemen. Gerakan massa pun tiarap,” paparnya.
Maka dari itu, Bin pun menantang Boni untuk segera melapor ke polisi, jika memang Boni merasa punya bukti yang kuat.
“Iya laporkan saja ke polisi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Boni mengaku telah mengantongi nama-nama tokoh oposisi yang tengah merancang upaya perebutan kekuasaan pemerintahan secara paksa tersebut.
“Kelompok ini ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik, yang diantaranya isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat,” duganya dalam keterangan pers, Kamis (4/6/2020).
Boni tak merinci identitas orang ataupun kelompok yang dia maksud. Namun, Boni menyebut mereka adalah gabungan dari kelompok politik yang ingin memenangkan pemilihan presiden 2024.
(ameera/arrahmah.com)
