IDLIB (Arrahmah.com) – Jerman pada Senin (3/2/2020) memperingatkan bencana kemanusiaan yang serius di Suriah barat laut di tengah serangan baru-baru ini oleh rezim dan sekutunya.
Dalam pidatonya di sebuah konferensi di Berlin yang diselenggarakan oleh angkatan bersenjata Jerman, Menteri Pertahanan Annegret Kramp-Karrenbauer menyatakan keprihatinan mendalam atas bentrokan dan serangan rezim baru-baru ini yang menargetkan warga sipil di provinsi Idlib di barat laut Suriah.
BacaJuga
“Bagaimana kita bisa mencegah bencana kemanusiaan di sana, bagaimana kita bisa menghindari pengusiran orang-orang yang terperangkap di wilayah ini. Pertanyaan-pertanyaan ini belum dijawab dengan memuaskan,” katanya, lansir AFP.
“Saya percaya bahwa ini memerlukan pendekatan internasional. Oleh karena itu baik kami, sebagai negara-negara E3 [Jerman, Perancis dan Inggris], akan melanjutkan diskusi kami dengan Presiden Erdogan,” ujar Kramp-Karrenbauer.
Erdogan bertemu dengan para pemimpin tiga kekuatan utama Eropa, Jerman, Perancis, dan Inggris pada bulan Desember, menjelang pertemuan puncak NATO di London, dan KTT format “E3 + Turki” diperkirakan akan berlanjut dalam beberapa bulan mendatang.
Pernyataan Kramp-Karrenbauer datang setelah eskalasi militer di Suriah barat laut setelah pasukan rezim Asad menyerang tentara Turki yang dikerahkan di Idlib untuk memantau gencatan senjata pada Senin (3/2).
Setidaknya enam personel militer Turki telah tewas dan tujuh lainnya cedera dalam penembakan hebat oleh pasukan rezim Bashar Asad di wilayah tersebut.
Kramp-Karrenbauer, juga pemimpin Demokrat Kristen Kanselir Angela Merkel, tahun lalu telah mengusulkan “zona keamanan yang dikendalikan secara internasional” di Suriah utara, tetapi tidak dapat memenangkan dukungan dari mitra koalisinya, Demokrat Sosial.
Serangan militer rezim Asad baru-baru ini telah menimbulkan kekhawatiran akan krisis kemanusiaan dan masuknya pengungsi ke Eropa.
Terletak di barat laut Suriah, provinsi Idlib adalah kubu oposisi dan kelompok bersenjata anti-rezim sejak pecahnya perang pada 2011.
Saat ini wilayah tersebut merupakan rumah bagi sekitar 4 juta warga sipil, termasuk ratusan ribu pengungsi internal yang terpaksa mengungsi dalam beberapa tahun terakhir setelah wilayah mereka dikepung oleh pasukan rezim.
Turki dan Rusia sepakat pada September 2018 untuk mengubah Idlib menjadi zona de-eskalasi di mana tindakan agresi secara tegas dilarang.
Namun, rezim Asad dan sekutu-sekutunya secara konsisten telah melanggar ketentuan-ketentuan gencatan senjata, meluncurkan serangan yang sering di dalam zona itu, menewaskan sedikitnya 1.300 warga sipil sejak perjanjian tersebut. (haninmazaya/arrahmah.com)
