![A policeman confronts protesters gathered for a demonstration against the citizenship law in New Delhi [Sajjad Hussain/AFP]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2019/12/d2c9d81e41624c9e9efe77e8a48f9efe_18.jpg?fit=1000%2C562&ssl=1)
NEW DELHI (Arrahmah.com) – Masyarakat India turun ke jalan menentang larangan pemerintah terhadap aksi protes di kota-kota nasional di tengah kemarahan yang memuncak atas undang-undang kewarganegaraan yang dianggap diskriminatif terhadap Muslim, menyusul protes dan bentrokan berhari-hari yang menewaskan enam orang.
Ratusan demonstran ditahan pada Kamis (19/12/2019) di ibukota India New Delhi dan pusat IT selatan Bengaluru, di mana seorang sejarawan terkemuka termasuk di antara mereka yang ditangkap oleh aparat keamanan.
Pihak berwenang melarang pertemuan di seluruh negara bagian Uttar Pradesh – negara bagian di India yang paling padat penduduknya – serta di bagian timur laut negara itu, negara bagian Bihar dan kota-kota seperti Hyderabad, Bengaluru, dan Chennai.
Dua perusahaan telekomunikasi besar India, Vodafone dan Airtel, Kamis (19/12) mengatakan mereka telah menutup layanan seluler di beberapa bagian New Delhi atas perintah pemerintah.
Empat belas stasiun metro Delhi ditutup termasuk satu di dekat markas besar kepolisian, yang dikepung oleh pengunjuk rasa awal pekan ini, karena beberapa jalan menuju megacity diblokir, menyebabkan kemacetan lalu lintas yang luar biasa.
UU ‘Anti-Muslim’
Langkah Perdana Menteri India Narendra Modi untuk mendorong Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan (CAA) melalui Parlemen India pekan lalu telah memicu protes nasional yang berujung kekerasan, dengan enam orang tewas.
Undang-undang itu memberi para migran yang melarikan diri dari negara tetangga mayoritas Muslim, Afghanistan, Pakistan, dan Bangladesh jalan yang lebih mudah menuju kewarganegaraan, kecuali bagi Muslim.
Para kritikus mengatakan itu adalah bukti lebih lanjut bahwa Modi bergerak cepat untuk membentuk kembali India sebagai negara Hindu dan melemahkan fondasi sekulernya.
Modi telah mempertahankan ambisinya ini dengan dalih kemanusiaan.
Mahkamah Agung India pada Rabu (18/12) menolak permintaan untuk menghentikan implementasi undang-undang tersebut.
Sementara itu, dilansir oleh Al Jazeera dari New Delhi, partisipasi luar biasa dari non-Muslim dalam protes nasional ini “telah mengejutkan pemerintah”. Oleh sebab itulah pemerintah segera melarang aksi protes tersebut.
Namun demikian, para demonstran mengabaikan larangan ini. Mereka tetap berkumpul meski aparat keamanan melakukan kekejaman untuk membungkam protes. (Althaf/arrahmah.com)
