JAKARTA (Arrahmah.com) – Pengurus Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Ridwan Darmawan, mengaku kecewa terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengakomodir Perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) dalam komposisi menteri di periode kedua mendatang.
“Kami merasa kecewa dengan komposisi yang beredar hari ini, apalagi kita menurut informasi yang beredar Menteri Agama (Menag) bukan dari NU, malah dari kalangan militer,” ujar Ridwan dalam keteranga tertulis, Rabu (23/10/2019), lansir Republika.co.id.
Seharusnya, ujar Ridwan, kontribusi warga NU dan para Masyayikh NU dalam memenangkan Jokowi-KH Ma’ruf Amin dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu sangat besar.
Menurut Ridwan, sudah seharusnya pos menteri agama diperuntukkan kader NU. Bahkan masyayikh dan para tokoh NU turun gunung untuk memenangkan Joko Widodo.
“Pak Jokowi mestinya takdzim dengan beliau-beliau. Ingat Jas Hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama,” ungkap Ridwan.
Oleh karena itu, lanjutnya, komitmen presiden untuk memberikan posisi menteri agama kepada kader NU harus dapat direalisasikan dalam penyusunan kabinet Jokowi jilid kedua ini. Apalagi, menurut dia, banyak kader NU yang pantas menjabat sebagai menteri agama, baik yang menjadi pengurus NU maupun yang bertebaran di berbagai partai politik.
“Di NU sangat banyak pengurus dan tokoh yang berkualitas untuk mengisi pos menteri agama. Pak Jokowi bebas memilih, asal kader NU dan dekat dengan ulama, jika tidak diberikan ke NU saya yakin Presiden Jokowi bisa kualat,” tegas Ridwan.
Ia juga menegaskan, emestinya Jokowi juga mampu melihat siapa yang berkeringat dan siapa yang tidak berkeringat dalam membantu pemenangannya. Bagi nahdliyyin, Ridwan menegaskan, menteri agama dari kalangan NU adalah harga mati.
“Jika tidak, ditunda saja pelantikan menterinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua PBNU bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Robikin Emhas mengungkapkan, kiai-kiai di berbagai daerah merasa kecewa dengan keputusan Jokowi terkait jabatan Menag.
“Saya dan pengurus lainnya banyak mendapat pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes,” kata Robikin dalam keterangan tertulis, Rabu (23/10), lansir nu.or.id.
Menurut Robikin, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun sayangnya, pemilihan Menag tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam membentengi NKRI dari ajaran radikalisme.
(ameera/arrahmah.com)