JAKARTA (Arrahmah.com) – Presiden Joko Widodo berencana akan memindahkan ibu kota negara. Wacana tersebut mulai menuai protes.
Menurut Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Jakarta, Nirwono Joga, pemindahan ibu kota tidak ada urgensinya. Alasan macet, banjir dan pertumbuhan pendidikan bukan alasan kuat merealisasikan rencana itu.
BacaJuga
Adapun Ketiga masalah itu, kata Nirwogo, masih bisa diselesaikan dengan tanpa memindahkan ibukota. Salah satunya, dengan pemerataan pembangunan di daerah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek).
Nirwono menilai, sejauh ini wilayah tersebut pembangunannya sangat timpang dengan Jakarta. Akibatnya pergerakan warga ke ibukota tidak bisa ditekan.
“Urgensi pemindahan ibukota belum menjadi pilihan utama lebih baik kita membenahi kota Bodetabek itu akan lebih terjadi pemerataan pembangunan,” ucap Nirwono di Jakarta, Kamis (11/7/2019), lansir Harian Terbit.
Ia menegaskan, pemindahan ibukota hanya akan memboroskan uang negara. Mengingat pemerintah daerah Bodetabek sudah mendapat anggaran Rp571 triliun untuk pembangunan sampai 2030. Pemanfaatan dana itu dianggap lebih bijak, dibanding memindahkan ibukota.
“Ya, pemborosan kalau tadi alasannya banjir, macet karena urbanisasi ternyata secara umum tidak relevan sebenarnya,” pungkasnya.
Sementara itu, sebagaimana dilansir Tempo. DPP Real Estate Indonesia (REI) menyatakan siap menggelontorkan dana hingga lebih dari Rp 1.000 triliun untuk mendukung pemindakan ibu kota. Dengan demikian, klaimnya, pemerintah tidak perlu menggelontorkan duit besar-besaran lantaran hanya tinggal menyiapkan infrastruktur.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan proses Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU untuk pembiayaan pemindahan ibu kota sudah dimulai. Saat ini, pemerintah sedang melakukan penawaran untuk pembiayaan ini ke pihak swasta.
(ameera/arrahmah.com)
