BAGHDAD (Arrahmah.com) – Sedikitnya 54 orang dilaporkan ditangkap setelah puluhan demonstran Irak menyerbu kedutaan Bahrain di Baghdad pada Kamis malam (27/6/2019) untuk memprotes partisipasi Bahrain dalam rencana ekonomi “kesepakatan abad ini” gagasan AS untuk Palestina.
Otoritas Irak mengerahkan pasukan tambahan untuk membubarkan para demonstran dan mengamankan kedutaan, yang menurut sumber-sumber tampaknya telah menjadi sasaran oleh Kata’ib Hezbollah, salah satu faksi bersenjata Syiah pro-Iran yang paling kuat di Irak.
Para pengunjuk rasa membakar bendera AS dan Bahrain di luar kedutaan di Mansour, Baghdad barat, sebelum memasuki halaman dalam, menurunkan bendera Bahrain dan menggantinya dengan bendera Palestina. Gerakan itu tampaknya melambangkan penolakan mereka terhadap rencana ekonomi Presiden AS Donald Trump yang baru-baru ini diluncurkan untuk menyelesaikan konflik Palestina-‘Israel’.
Ibukota Bahrain Manama minggu ini menjadi tuan rumah lokakarya dua hari “Damai untuk Kesejahteraan” untuk membahas rencana tersebut, yang dihadiri oleh Jared Kushner, penasihat yang juga menantu Trump. Otoritas Palestina menolak proposal tersebut, yang tidak membahas solusi dua negara, dan menolak untuk berpartisipasi dalam lokakarya tersebut.
Meskipun suara tembakan terdengar di sekitar kedutaan selama sekitar delapan menit, tidak ada korban yang segera dilaporkan. Pasukan keamanan Irak di Baghdad ada dalam kondisi siaga tinggi dan jalan-jalan menuju kedutaan ditutup untuk mencegah lebih banyak demonstran berkumpul di sana.
Menteri Dalam Negeri Irak Yassin Al-Yassiri pergi ke kedutaan dalam upaya untuk “menenangkan situasi” dan bertemu dengan duta besar Bahrain. Keamanan ditingkatkan di daerah terdekat. Saad Maan, juru bicara resmi Kementerian Dalam Negeri mengatakan Al-Yassari telah menekankan bahwa keamanan kedutaan dan misi diplomatik adalah garis merah yang tidak boleh dilintasi dalam keadaan apa pun.
Dia juga mengungkapkan bahwa 54 orang ditangkap sehubungan dengan serangan itu dan bahwa menteri akan menunjuk sebuah komite untuk menyelidiki insiden tersebut dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan dan keamanan kedutaan dan stafnya.
Menanggapi insiden itu, Bahrain memanggil duta besarnya untuk konsultasi. Pemerintah Irak menyatakan “penyesalan mendalam” atas apa yang digambarkannya sebagai “perambahan di gedung kedutaan” dan “tindakan sabotase yang melanggar hukum dan otoritas negara serta kekebalan misi diplomatik.”
Kantor Perdana Menteri Irak Adel Abdul-Mahdi mengeluarkan pernyataan pagi hari ini (28/6) yang berbunyi, “Pemerintah Irak serius dalam mencegah pelanggaran hukum dan tidak akan pernah mentolerir tindakan seperti itu, dan menegaskan penolakan absolut atas tindakan yang mengancam misi diplomatik, keamanan, dan keselamatan karyawan mereka.” (Althaf/arrahmah.com)
