BEIJING (Arrahmah.com) – Kepala kontraterorisme PBB mengunjungi Xinjiang minggu lalu kendati ada protes dari AS dan kelompok HAM bahwa perjalanan itu tidak pantas mengingat kondisi HAM di wilayah barat jauh Cina.
Vladimir Ivanovich Voronkov melakukan perjalanan ke Beijing dan Xinjiang dari Kamis hingga Sabtu pekan lalu, kata pernyataan hari Minggu (16/6/2019) dari kementerian luar negeri Cina.
Voronkov dan Wakil Menteri Luar Negeri Cina Le Yucheng bertukar pandangan tentang upaya kontraterorisme internasional dan mencapai “konsensus luas”, kata pernyataan itu.
AS, para peneliti dan kelompok hak asasi memperkirakan bahwa sebanyak 1 juta etnis Muslim kemungkinan ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang, rumah bagi kelompok minoritas Uighur dan Kazakh.
Sejumlah mantan tahanan menuturkan kepada Associated Press bahwa mereka ditahan tanpa tuduhan di “pusat pendidikan ulang” di mana mereka dipaksa untuk mencela keyakinan mereka dan mengucapkan sumpah loyalitas kepada Partai Komunis yang berkuasa. Pemerintah Cina menyangkal ada pelecehan yang meluas di pusat-pusat ini, yang katanya adalah sekolah pelatihan kejuruan yang bertujuan memerangi ekstremisme dan membantu penduduk Xinjiang mendapatkan keterampilan yang dapat dipekerjakan.
Dalam percakapan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Jumat (14/6), Wakil Sekretaris Negara AS John Sullivan menyampaikan “keprihatinan mendalam” tentang kunjungan Voronkov.
“Beijing terus melukis kampanye penindasannya terhadap Uighur dan Muslim lainnya sebagai upaya kontraterorisme yang sah,” kata Sullivan, menambahkan bahwa Voronkov menempatkan reputasi dan kredibilitas PBB dalam bahaya “dengan memberikan kepercayaan pada klaim-klaim palsu ini.”
Human Rights Watch mengatakan Jumat (14/6) bahwa PBB seharusnya mengirim seorang ahli hak asasi manusia alih-alih seorang pejabat kontraterorisme.
Kementerian luar negeri Cina tidak memberikan rincian perjalanan Voronkov ke Xinjiang.
“Kontraterorisme tidak dapat dikaitkan dengan negara-negara, kelompok etnis, dan agama tertentu,” kata kementerian itu dalam pernyataan hari Minggu (16/6). “Upaya ini tidak dapat mengadopsi ‘standar ganda’. Cina mendukung PBB dalam memainkan peran koordinasi pusat dalam urusan kontraterorisme internasional,” pungkas pernyataan tersebut. (Althaf/arrahmah.com)
