KHARTOUM (Arrahmah.com) – Para pemimpin militer Sudan yang merebut kekuasaan bulan lalu dengan menggulingkan penguasa lama Omar Al-Bashir telah sepakat dengan kelompok-kelompok oposisi untuk masa transisi tiga tahun untuk mentransfer kekuasaan ke pemerintahan yang sepenuhnya sipil.
Berbicara kepada wartawan pada Rabu (15/5/2019), Letnan Jenderal Yasser Al-Atta mengatakan kesepakatan akhir tentang pembagian kekuasaan, termasuk pembentukan badan penguasa berikutnya -dewan kedaulatan- akan ditandatangani bersama gerakan protes Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan dalam 24 jam, seperti dilaporkan Al Jazeera.
“Kami menyetujui periode transisi tiga tahun,” kata Atta.
“Kami bersumpah kepada orang-orang kami bahwa perjanjian akan selesai sepenuhnya dalam waktu 24 jam dengan cara yang memenuhi aspirasi rakyat,” tambahnya.
Namun, penguasa militer Sudan telah menangguhkan pembicaraan mengenai susunan dewan berdaulat yang dirancang untuk mengarahkan negara itu menuju demokrasi, sampai para demonstran menghapus penghalang jalan yang dipasang di beberapa bagian ibu kota, Khartoum, kata para pemimpin protes.
Rashid Al-Sayid, juru bicara Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan, mengatakan kepada kantor berita AFP pada Rabu (15/5) bahwa militer telah menghentikan perundingan dan meminta para demonstran untuk “membongkar barikade” dan pulang dari lokasi aksi duduk yang telah digelar selama berminggu-minggu di luar markas tentara Sudan di Khartoum.
Pemimpin protes lainnya, Ahmed Al-Rabie, mengonfirmasi kondisi dewan militer yang berkuasa untuk memulai kembali perundingan dengan gerakan protes. (haninmazaya/arrahmah.com)
