JAKARTA (Arrahmah.com) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menegaskan bahwa megaproyek yang akan digarap pemerintah Indonesia dan Cina melalui skema One Belt One Road Initiative (OBOR) tetap akan membebankan negara meski menggunakan business to business atau B to B, bukan Govermment to Government atau G to G
Menurut Koordinator Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Edu Rakhman, pemerintah berkelit kalau utang itu B to B. Tetapi, esensinya, tetap menjadi tanggung jawab pemerintah juga, karena harus ada government guaranteed.
BacaJuga
“Kalau kita cek yang BUMN, yang menguasai utang swasta Indonesia. BUMN masuk kategori swasta. Berarti, sama saja pemerintah yang akan berkontribusi dan turut bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembayaran utang, kalau kemudian B to B yang jadi pilihan,” jelas Edu, dalam keterangan pers di Kantor Walhi, Jalan Tegal Parang Nomor 14, Mampang Jakarta Selatan, Senin (29/4/2019), lansir VIVA.
Edu mengungkapkan, saat ini Indonesia sudah mengelola utang dari Cina. Data terakhir yang dirilis Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) April 2019, status terakhir posisi utang luar negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah Cina sebesar US$17,7 miliar. Nilai itu, setara dengan Rp248,4 triliun dengan kurs Rp14.000.
Lebih spesifik, yang dikelola pemerintah sebesar Rp22,8 triliun dan swasta sebesar Rp225,6 triliun.
Walhi mencatat, dalam persoalan utang ini sebenarnya BUMN masuk kategori swasta dalam catatan utang Indonesia.
“Jadi, baik itu G to G atau B to B yang didominasi BUMN, tetap akan menjadi tanggung jawab negara dan pasti menjadi beban rakyat Indonesia,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proyek One Belt One Road kerja sama Indonesia dan Cina atau yang dikenal dengan sebutan empat koridor siap dilaksanakan.
Hal itu ditandai dengan ditekennya 23 Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/Mou) antara pebisnis Indonesia dan Cina setelah pembukaan KTT Belt and Forum Kedua di Beijing, Jumat (26/4/2019).
Dari 23 proyek yang diteken, nilai investasi dari 14 MoU bernilai total US$14,2 miliar. Meski demikian, Luhut menegaskan bahwa nilai tersebut bukanlah hutang yang harus ditanggung pemerintah.
“Kita [proyek Empat Koridor Belt and Road] hampir tidak ada urusan pada debt atau utang nasional,” katanya, Sabtu (27/4/2019), lansir Bisnis.com.
Hal itu, kata Luhut, karena semua proyek yang termasuk dalam Koridor Belt and Road sifatnya business to business (B to B), bukan governor to governor (G to G).
(ameera/arrahmah.com)
