KHARTOUM (Arrahmah.com) – Pemimpin sementara Sudan mengatakan dewan militer transisi yang telah memerintah negara itu sejak penggulingan penguasa lama Omar Al-Bashir, berkomitmen untuk menyerahkan kekuasaan kepada otoritas sipil.
Tetapi para pemimpin oposisi mengatakan pada Minggu (21/4/2019) mereka menunda pembicaraan dengan para penguasa militer karena mereka tidak percaya janji militer untuk mentransfer kendali negara Afrika Utara tersebut.
“Dewan militer transisi adalah pelengkap bagi pemberontakan dan revolusi. Dewan tersebut berkomitmen untuk menyerahkan kekuasaan kepada rakyat,” klaim Letnan Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan kepada televisi pemerintah, Ahad (21/4), lansir Al Jazeera (22/4).
“Kami sama sekali tidak rakus ingin tetap berkuasa lebih dari waktu yang kami sepakati dengan partai-partai oposisi. Kami sedang menunggu oposisi mengajukan proposal mereka,” lanjutnya.
Namun para pemimpin oposisi kemudian mengatakan kepada para pendukungnya di sebuah demonstrasi besar di ibu kota Khartoum bahwa militer telah gagal memenuhi tuntutan mereka dan negosiasi akan diganti dengan demonstrasi lebih lanjut.
“Dewan militer masih belum serius menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil. Dewan [militer] ini juga mewakili bagian dari rezim lama,” kata Mohamed al-Amin Abdulaziz, juru bicara Asosiasi Profesional Sudan (SPA).
“Kami akan melanjutkan protes kami dan kami akan meningkatkan protes kami. Kami akan memboikot pembicaraan dengan dewan militer,” katanya.
Al-Burhan juga mengatakan Khartoum akan mengirim delegasi ke Washington untuk menghapus Sudan dari daftar “negara pendukung terorisme”.
“Amerika Serikat telah meminta kami untuk mengirim delegasi untuk mengadakan pembicaraan mengenai masalah menghapus nama Sudan dari daftar negara pendukung terorisme,” katanya.
“Delegasi ini telah dibentuk dan akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat minggu ini atau minggu depan.”
Sementara itu, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di luar markas militer di ibu kota, Khartoum, dan bersumpah untuk tinggal di lokasi aksi duduk sampai pemerintah sipil dibentuk.
“Saya senang dewan militer mengatakan mereka akan menyerahkan kekuasaan,” Amru Ahmed al-Dayib (41) seorang teknisi perusahaan minyak, mengatakan kepada Al Jazeera.
“Kami ingin mereka menyerahkan kepada orang-orang yang independen. Saya pikir Burhan jujur. Tetapi saya akan melanjutkan protes sampai itu terjadi.”
Namun, Tafaul Awad (25), seorang asisten pengajar di Universitas Khartoum, menyatakan keraguannya atas janji militer.
“Saya tidak mempercayai Burhan. Kami ingin kekuasaan diserahkan sepenuhnya kepada warga sipil, tetapi Burhan mengambil terlalu banyak waktu. Semua indikasi menunjukkan ia memiliki niat lain. Saya tidak berpikir militer tertarik untuk menyerahkan kekuasaan kepada warga sipil.” (haninmazaya/arrahmah.com)
