BAGHDAD (Arrahmah.com) – Perdana Menteri Irak Adil Abdul-Mahdi mengatakan pada Rabu (6/2/2019) bahwa negaranya tidak akan menjadi bagian dari sanksi AS terhadap Iran.
Irak “tidak akan menjadi bagian dari sanksi AS terhadap Iran atau siapapun”, Abdul-Mahdi mengatakan selama pertemuan dengan Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnaser Hemmati, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kantor perdana menteri.
“Rakyat Irak menderita blokade dan tahu kerusakan yang disebabkan oleh pengepungan semacam itu,” katanya.
Ini adalah pertama kalinya perdana menteri Irak berbicara secara terbuka menentang sanksi AS terhadap Teheran.
Sementara itu, Hemmati menyatakan harapannya untuk kerja sama lebih lanjut antara Baghdad dan Teheran.
Hemmati tiba di Baghdad Selasa pagi (5/2) sebagai bagian dari kunjungan resmi dua hari.
Pada Selasa (5/2), Bank Sentral Irak dan mitranya dari Iran menandatangani perjanjian untuk membayar hutang Baghdad ke Teheran.
Utang Irak untuk Iran, senilai $ 2 miliar, adalah utang yang muncul karena impor listrik dan gas serta barang-barang lainnya selama beberapa tahun terakhir.
Irak telah mengimpor 1.000 megawatt listrik dari Iran selama bertahun-tahun untuk mengatasi kekurangan energi.
AS pada Agustus telah memberlakukan kembali sanksi ekonomi putaran pertama terhadap Iran, yang terutama menargetkan sektor perbankan negara itu.
Pada bulan November, Washington memberlakukan sanksi babak kedua, menargetkan sektor energi Iran.
Washington telah membebaskan Baghdad dari sanksi terhadap Iran dan mengizinkannya mengimpor gas dan tenaga listrik. (Althaf/arrahmah.com)
