KUALA LUMPUR (Arrahmah.com) – Majelis Syura Organisasi Islam Malaysia (MAPIM) menegaskan keputusan Komite Paralimpik Internasional (IPC) membatalkan Malaysia sebagai tuan rumah kejuaraan Paralimpik Renang 2019 adalah bukti bahwa lembaga tersebut bersikap pro “Israel”.
Presiden MAPIM, Mohd Azmi Abdul Hamid mengatakan bahwa “Israel”, yang merupakan negara ilegal sejak keberadaannya pada tahun 1948, telah menjadi penjahat dunia yang melanggar semua hukum internasional.
BacaJuga
“Tidak ada resolusi PBB yang dipatuhi ‘Israel’,” kata Mohd Azmi.
Ia menilai, Malaysia teguh dalam keputusannya untuk menolak atlet “Israel” memasuki Malaysia dan berpartisipasi dalam kejuaraan merupakan keputusan berprinsip dan bermoral.
“Kami yakin bahwa keputusan Malaysia adalah hak negara yang berdaulat untuk menentukan siapa yang boleh memasuki negara ini atau tidak,” tegasnya.
Menurutnya, IPC telah jelas menjadi alat “Israel” dan lembaga tersebut telah berkompromi dengan penjahat perang.
“Tunduk kepada ‘Israel’ dan menghukum Malaysia adalah bukti bahwa IPC lebih mementingkan ‘Israel’ ketimbang hak negara yang berdaulat dan keadilan untuk rakyat Palestina,” jelasnya.
MAPIM juga mendesak semua negara yang tergabung dalam OKI dan PBB untuk bersatu memberi tekanan kepada “Israel”.
“Sikap keras keras kepala ‘Israel’ harus ditentang habis-habisan,” tandasnya.
Ia menambahkan, IPC yang beralasan bahwa Malaysia perlu terbuka dan tidak diskriminatif untuk layak sebagai tuan rumah acara internasional tidak bisa menafikan hak Malaysia untuk menolak atlet “Israel” memasuki Malaysia.
“Keputusan Malaysia adalah soal kedaulatan dan prinsip menolak kekejaman “Israel” yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional. Apa hak IPC mempersoalkan sikap Malaysia dan membuat keputusan pro ‘Israel’?,” kata Mohd Azmi.
Oleh karena itu, MAPIM meminta Malaysia untuk berperan sebagai negara yang menunjukkan sikap konsisten terhadap masalah Palestina.
Menurutnya, sudah waktunya bagi Malaysia untuk melihat kebijakannya tehradap “Israel” dalam berbagai aspek: ekonomi dan perdagangan, sosial, budaya, olahraga dan akademik.
“Sikap Malaysia harus menjadi petunjuk penting bagi dunia bahwa kebijakan ‘Israel’ harus berprinsip pada keadilan bagi Palestina,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.com)
