PARIS (Arrahmah.com) – Amerika Serikat dan ‘Israel’ telah secara resmi keluar dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada tengah malam pada Hari Tahun Baru, puncak dari sebuah proses yang dipicu lebih dari setahun yang lalu, lansir Al Jazeera pada Selasa (1/1/2019).
Penarikan ini sebagian besar bersifat prosedural, namun dinilai sebagai pukulan baru bagi UNESCO, yang didirikan bersama oleh AS setelah Perang Dunia II untuk mendorong perdamaian.
Administrasi Trump mengajukan pemberitahuan untuk mundur pada Oktober 2017 dan Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu mengikutinya, menuduh badan PBB itu bias dan anti-‘Israel’.
Organisasi yang bermarkas di Paris itu sebelumnya mengkritik pendudukan Zionis ‘Israel’ atas Yerusalem Timur, menyebut situs-situs Yahudi kuno sebagai situs warisan Palestina, dan memberikan keanggotaan penuh ke Palestina pada 2011.
AS menuntut “reformasi mendasar” dalam badan tersebut.
UNESCO terkenal karena pekerjaannya untuk melestarikan warisan budaya, termasuk mempertahankan daftar situs Warisan Dunia, dan program untuk mempromosikan pendidikan di negara-negara berkembang.
Penarikan itu tidak akan banyak mempengaruhi UNESCO secara finansial, setelah berurusan dengan pemotongan dana sejak 2011 ketika ‘Israel’ dan AS berhenti membayar iuran karena Palestina dipilih sebagai negara anggota.
Sejak saat itu para pejabat memperkirakan bahwa AS – yang menyumbang sekitar 22 persen dari total anggaran – telah menumpuk utang sekitar $ 600 juta karena tidak membayar iuran, yang merupakan salah satu alasan keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik diri. ‘Israel’ berutang sekitar $ 10 juta.
Para pejabat mengatakan bahwa banyak alasan yang dikutip AS untuk penarikan tidak berlaku lagi, mencatat bahwa sejak itu, semua 12 teks tentang Timur Tengah yang disahkan di UNESCO telah disetujui bersama antara ‘Israel’ dan negara-negara anggota Arab.
Departemen Luar Negeri tidak dapat berkomentar karena kantor administrasi AS libur.
Sebelumnya, departemen itu mengatakan kepada para pejabat UNESCO bahwa AS berniat untuk tetap terlibat di UNESCO sebagai “negara pengamat” yang bukan anggota mengenai masalah-masalah “non-politis”, termasuk perlindungan situs-situs Warisan Dunia, mengadvokasi kebebasan pers, mengadvokasi kebebasan pers dan mempromosikan kolaborasi ilmiah dan pendidikan.
AS berpotensi mencari status itu selama pertemuan Dewan Eksekutif UNESCO pada bulan April.
AS telah menarik diri dari UNESCO sebelumnya. Pemerintahan Reagan melakukannya pada tahun 1984 karena memandang badan tersebut sebagai salah kelola, korup, dan digunakan untuk memajukan kepentingan Soviet. AS bergabung kembali pada tahun 2003. (Althaf/arrahmah.com)
