RIYADH (Arrahmah.com) – Arab Saudi mengatakan pihaknya menciptakan badan-badan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan operasi intelijennya, di tengah kemarahan internasional atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Kerajaan itu mengatakan Khashoggi terbunuh di dalam konsulat Istanbul pada 2 Oktober dalam “operasi jahat” yang dipimpin oleh Wakil Kepala Intelijen Ahmad al-Assiri dan Penasihat Pengadilan Kerajaan Saud al-Qahtani, yang keduanya telah dipecat.
Raja Salman kemudian memerintahkan restrukturisasi badan intelijen utama di bawah pengawasan putranya, Putra Mahkota Muhammad bin Salman (MBS), yang telah menghadapi kecaman global atas pembunuhan sang wartawan meskipun pemerintah menyangkal dia terlibat.
Sebuah komite yang dipimpin oleh pangeran telah menyetujui pembentukan tiga departemen untuk memastikan operasi intelijen sejalan dengan kebijakan keamanan nasional, hukum hak asasi manusia internasional dan “prosedur yang disetujui”, kantor berita Saudi Saudi mengatakan, Kamis (20/12/2018).
Pernyataan itu tidak menyebutkan Khashoggi.
Reaksi global yang kuat atas pembunuhannya telah mencoreng reputasi internasional sang pangeran dan melemahkan kerajaan kaya minyak itu secara diplomatis, kata para analis.
Ini juga memberikan sorotan segar pada konflik yang dipimpin Saudi di Yaman, yang dicengkeram oleh apa yang disebut oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Senat AS pekan lalu memilih untuk mengakhiri dukungan militer Amerika untuk kampanye militer Riyadh di Yaman, dan secara terpisah meminta Pangeran Mohammed yang bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi.
Awal pekan ini, Arab Saudi mengecam resolusi Senat dan menyebutnya sebagai “campur tangan terang-terangan”, memperingatkan bahwa langkah itu bisa berdampak pada hubungan strategis Riyadh dengan Washington. (Althaf/arrahmah.com)
