ANKARA (Arrahmah.com) – Juru bicara kepresidenan Turki pada Jumat (14/9/2018) mengatakan semua orang percaya bahwa harus ada solusi politik dan bukan militer di provinsi Idlib barat laut Suriah.
Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan persiapan dengan perwakilan Perancis, Jerman dan Rusia untuk pertemuan puncak empat pihak mendatang di Suriah, Ibrahim Kalin mengatakan mereka mengharapkan pemeliharaan status Idlib saat ini, perlindungan warga sipil, dan pencegahan krisis kemanusiaan di sana.
“Poin umum semua orang adalah bahwa solusinya harus lebih bersifat politik daripada militer,” katanya.
Kalin mengatakan ada konsensus umum bahwa konsekuensi dari kemungkinan serangan terhadap Idlib akan sangat serius dan akan menyebabkan krisis kemanusiaan dan gelombang migrasi baru.
“Tentu saja, gelombang migrasi baru tidak hanya akan membebani Turki. Itu bisa menyebabkan rantai krisis baru dari sini ke Eropa. Karena itu, tidak ada yang menginginkan ini,” tegasnya.
Kalin mengatakan setiap migran Suriah di bagian manapun di dunia tidak akan kembali ke desa atau kota mereka di Suriah sebelum keamanan mereka terjamin.
“Kami berharap komunitas internasional dan para pemimpin memberikan dukungan yang lebih terbuka dan jelas kepada Turki.”
Dia juga menambahkan bahwa kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke kota Sochi di Rusia pada Senin mendatang dan upaya setelahnya sangat penting.
Sejak awal September, setidaknya 30 warga sipil tewas di Idlib dan Hama, dan lusinan terluka, dengan serangan udara dan serangan oleh rezim dan pesawat tempur Rusia, menurut lembaga pertahanan sipil White Helmets.
Rezim Suriah baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meluncurkan serangan militer besar-besaran ke daerah itu, yang lama dikendalikan oleh berbagai kelompok oposisi bersenjata.
PBB memperingatkan bahwa serangan semacam itu akan mengarah pada “bencana kemanusiaan terburuk di abad ke-21.” (Althaf/arrahmah.com)