AMMAN (Arrahmah.com) – Perdana Menteri Yordania Hani Mulki mengundurkan diri pada Senin (4/6/2018) setelah demonstrasi massa digelar selama lima hari berturut-turut oleh masyarakat Yordania, seperti dilansir MEE.
Omar Razzaz, seorang anggota kabinet Yordania, ditunjuk untuk membentuk pemerintahan baru. Razzaz adalah mantan ekonom Bank Dunia dan menteri pendidikan Yordania.
BacaJuga
Mulki, yang dianggap sebagai politisi yang ramah bisnis, diangkat pada Mei 2016 dan diberi tanggung jawab untuk meningkatkan kondisi ekonomi yang lesu dan meredam sentimen bisnis yang dilanda gejolak regional. Kenaikan harga dan pajak telah membuat popularitasnya meredup.
Awal tahun ini, Mulki mengubah susunan kabinetnya untuk yang keenam kalinya sejak berkuasa dalam upaya untuk mengatasi frustasi yang meluas atas meningkatnya kesulitan dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
Demonstrasi yang digelar dalam rangka menentang rancangan undang-undang tentang pajak pendapatan dan kenaikan harga berdasarkan rekomendasi International Monetary Fund (IMF) telah mengguncang ibu kota Yordania dan beberapa kota lainnya sejak Rabu (30/5)
Demonstrasi, yang merupakan demonstrasi terbesar di Yordania dalam beberapa tahun terakhir, meluas pada Sabtu (2/6) setelah Mulki menolak untuk merevisi memo tagihan RUU yang meningkatkan pajak pribadi dan perusahaan, dengan mengatakan bahwa hal tersebut tergantung kepada keputusan parlemen.
Demonstran yang berkumpul di dekat kantor Kabinet mengatakan mereka akan bubar hanya jika pemerintah membatalkan RUU pajak yang dikirim ke parlemen bulan lalu.
Raja Yordania Abdullah II memanggil Mulki pada Senin (4/6) setelah sekitar 5.000 orang berunjuk rasa di luar kantornya di Amman, setelah lima hari berturut-turut demonstrasi digelar massa di ibu kota Yordania dan kota-kota lainnya.
Kepala serikat buruh Yordania mengatakan pada Senin (4/6) bahwa aksi protes akan terus berlanjut meski pun pemerintahan telah dirubah.
Sebanyak enam puluh orang telah ditahan karena melanggar hukum dalam demonstrasi dana sebanyak 42 personil keamanan mengalami luka-luka, kata kepala polisi Mayor Jenderal Fadel Al-Hamoud pada konferensi pers yang digelar Senin (4/6).
“Yakin lah, Yordania adalah negara yang aman, damai dan semua berada di bawah kendali,” kata Mayor Jenderal Hussein Hawatmeh, kepala departemen keamanan Gendarmerie, yang hadir dalam konferensi pers.
Yordania, yang sebagian besar berupa kerajaan gurun pasir dengan sumber daya alam yang sedikit, telah mengalami peningkatan harga beberapa bahan kebutuhan dasar seperti roti, bahan bakar dan listrik yang terus meningkat selama satu tahun ini, karena upaya untuk memenuhi langkah-langkah penghematan yang disepakati dengan IMF.
Dalam kondisi yang tidak kondusif tersebut, Putra Mahkota Hussein bin Abdullah mengunjungi para demonstran yang berada di luar kantor perdana menteri pada Senin (4/6) dini hari dan berbicara kepada pasukan keamanan yang berusaha membubarkan para demonstran.
“Mereka harus diberi ruang untuk mengekspresikan diri dan menyuarakan pendapat mereka, tugas utama kita adalah melindungi mereka,” kata Putra Mahkota kepada pasukan keamanan.
“Mereka dan kita sama-sama mendukung raja. Untuk itu lah kita ingin melindungi negara ini,” tambahnya.
Bulan lalu pemerintah mengusulkan undang-undang pajak penghasilan baru yang bertujuan menaikkan pajak bagi karyawan paling sedikit lima persen dan pada perusahaan dengan kisaran 20-40 persen.
Langkah ini adalah langkah terbaru dalam serangkaian reformasi ekonomi yang dilakukan sejak Amman mendapat kucuran dana sebesar $ 723 juta pada tahun 2016 dari IMF dengan batas kredit selama tiga tahun.
Analis Yordania mengatakan kepada MEE bahwa kerajaan telah berjuang dengan hilangnya investasi dari beberapa negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Ahad (3/6) malam, Mohammed bin Zayed, Putra Mahkota Abu Dhabi, memanggil Raja Abdullah II untuk membahas situasi sedang terjadi.
Demonstrasi telah dimulai pada Rabu (30/5) ketika ratusan orang menyambut seruan dari serikat buruh Yordania untuk melakukan unjuk rasa dengan membanjiri jalan-jalan di luar markas federasi serikat buruh.
Sejak saat itu, demonstrasi digelar secara berturut-turut di Amman dan kota-kota besar lainnya di negara yang kekurangan dana sebesar 9,5 juta tersebut.
Menurut perkiraan resmi, sekitar 18,5 persen penduduk Yordania menganggur, sementara 20 persen berada di ambang kemiskinan.
Unit Intelijen Ekonomi pada awal tahun ini menempatkan ibu kota Yordania sebagai salah satu kota dengan biaya hidup termahal di kawasan Arab. (Rafa/arrahmah.com)
