TUNIS (Arrahmah.com) – Pemerintah Tunisia telah mengumumkan gelombang reformasi sosial, setelah beberapa hari demonstrasi anti-pemerintah meletus di beberapa daerah.
Protes pecah menjelang peringatan tujuh tahun atas penggulingan penguasa Tunisia Zine Al-Abidine Ben Ali.
Pertemuan darurat oleh pemerintah Tunisia dilakukan sebagai tanggapan atas aksi unjuk rasa yang berlangsung selama beberapa hari dan menyaksikan penangkapan lebih dari 800 orang.
Pejabat Tunisia mengklaim rencana telah diajukan ke parlemen untuk mereformasi perawatan medis, perumahan dan peningkatan bantuan untuk rakyat miskin, lansir BBC pada Sabtu (13/1/2018).
Demonstrasi dimulai awal bulan ini setelah pemerintah mengumumkan peningkatan pajak.
Pada desember, Dana Moneter Internasional (IMF) mengatakan kepada Tunisia bahwa mereka harus mengambil “tindakan mendesak” untuk mengurangi defisit anggaran.
Pergantian pemerintahan yang berulang kali terjadi telah gagal menyelesaikan masalah pengangguran dan kemiskinan, dan industri pariwisata di negara tersebut telah berjuang untuk bangkit setelah serangan yang menargetkan warga asing pada 2015 yang menewaskan puluhan orang.
Rakyat yang marah turun ke jalan menentang langkah-langkah oleh pemerintah Tunisia yang diklaim sebagai upaya untuk mengurangi defisit, meskipun Perdana Menteri Yousef Chahed mencoba meyakinkan rakyat Tunisia bahwa 2018 akan menjadi tahun “sulit” terakhir di negara itu.
Mohammed Trabelsi, Menteri Urusan Sosial, mengatakan pemerintah telah mengusulkan peningkatan pembayaran kesejahteraan untuk mereka yang membutuhkan hingga mencapai 170 juta dinar, setara 70 juta USD.
“Ini akan mempengaruhi sekitar 250.000 keluarga” ujarnya.
“Ini akan membantu orang miskin dan kelas menengah.”
Ia juga menyinggung rencana untuk menjamin perawatan medis dan reformasi perumahan, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. (haninmazaya/arrahmah.com)
