JAKARTA (Arrahmah.com) – Direktur Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya, menilai pernyataan Menkopolhukam Wiranto yang tersebar luas sebagai pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengesankan adanya pesanan dan ingin menyenangkan rezim Jokowi dan para pendukung di belakangnya.
“Ini cara fasis dan represif di era demokrasi. Cara-cara tidak fair dan potensi melahirkan kontraksi sosial lebih serius,” tandasnya pengamat terorisme ini.
Selain itu pernyataan politik Wiranto yang dibacakan dengan didampingi Mendagri, Kapolri dan Menkumham itu juga dinilainya ambigu.
“Statemen Menkopulhukam sangat ambigu,”ungkap Harits Abu Ulya dalam pernyataan tertulisnya dikutip Suara Islam Online, setelah membaca pernyataan lengkap Menkopolhukam Wiranto tentang Ormas HTI, Senin siang (8/5/2017).
Sebelumnya, Wiranto mengatakan Pemerintah perlu mengambil langkah–langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.
“Mencermati berbagai pertimbangan, serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” ujar Wiranto.
Pernyataan ini disampaikan Menko Polhukam dalam konferensi pers usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (8/5) siang.
(azm/arrahmah.com)
