JAKARTA (Arrahmah.com) – Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Siti Zuhro, menilai hasrat Presiden Joko Widodo memisahkan agama dan politik, mustahil disalurkan di Indonesia.
Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Siti Zuhro, menilai hasrat Presiden Joko Widodo memisahkan agama dan politik, mustahil disalurkan di Indonesia.
BacaJuga
Menurut Siti, Indonesia dihuni oleh mayoritas Muslim, yang kehidupan bernegara, berbangsa, dan berpolitiknya dibimbing oleh akidah yang diyakininya.
Siti juga menilai, pencampur adukkan agama dan politik bukanlah penyebab gesekan-gesekan dalam Pemilihan Ulum (Pemilu), sebagaimana dilansir Hidayatullah.com, Selasa (Jakarta (28/03/2017).
Dia menegaskan, ajaran Islam justru sangat bagus untuk menyempurnakan akhlak.
“Jadi bukan kok lalu melakukan semacam dikotomi Islam, politik,” terang Anggota Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional 2015-2020 ini.
Lebih lanjut, mantan Pengurus Pusat AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) ini menilai hasrat Presiden Joko Widodo di atas bersifat politis. Penilaiannya ini berdasarkan posisi presiden di dalam partai PDI Perjuangan serta konteks Aksi Bela Quran II (Aksi 411) dan Aksi Bela Quran III (Aksi 212), yang diterjemahkan sebagai resistensi.
(ameera/arrahmah.com)
