BERLIN (Arrahmah.com) – Perdana menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, menyeru agar komunitas internasional membantu proses relokasi pengungsi Rohingya ke pulau terpencil sampai mereka memperoleh repatriasi, bdnews24 melansir pada Sabtu (18/2/2017).
Merkel sendiri ingin tahu tentang materi dari Hasina selama pertemuan bilateral di Hotel Bayerischer Hof di Munich pada Sabtu (18/2), Sekretaris Pers Hasina, Ihsanul Karim, mengatakan kepada media.
Hasina mengatakan bahwa Bangladesh memberi penampungan sementara atas dasar kemanusiaan untuk warga negara Myanmar yang memasuki negara itu secara ilegal.
“Mereka berada dalam kondisi buruk setelah tiba di Bangladesh,” kata Karim mengutip Hasina dalam pertemuan tersebut.
Dia mengatakan kepada Merkel bahwa sejumlah Muslim Rohingya, yang hampir setengah juta, termasuk yang baru tiba 69.000 orang, telah berdampak pada perkembangan wisata Cox Bazar di mana mereka tinggal dalam dua kamp pengungsi terdaftar dan beberapa pemukiman darurat.
Hasina mengatakan sejumlah lokasi pengungsia telah diperbaiki untuk mereka dan mereka akan ditempatkan ‘sementara’. Mereka akan diberikan segala macam fasilitas hingga pemulangan ke negara mereka sendiri, tambahnya.
“Dia telah meminta dukungan dari masyarakat internasional untuk hal ini,” kata Karim.
Pulau terpencil Thengar Char di Teluk Benggala, tempat pihak berwenang Bangladesh berencana untuk merelokasi pengungsi Rohingya, belum dianggap layak untuk tempat tinggal.
Dibutuhkan dua jam untuk mencapai Thengar Char dengan perahu dari wilayah terdekat di kawasan pesisir Noakhali. Departemen Kehutanan Bangladesh, bagaimanapun, mengatakan hal itu dapat disiapkan dalam waktu singkat dengan dukungan logistik yang tepat.
Selain itu, beberapa hal penting lainnya menjadi topik dalam pertemuan tersebut, termasuk sosial ekonomi, pemberdayaan perempuan, kemiskinan, pendidikan.
Berbicara tentang kebijakan ‘zero toleransi’ pemerintahannya terhadap terorisme, Hasina mengatakan, “Kedua negara akan bekerja sama di bidang ini.”
Setelah pertemuan tersebut, Bangladesh dan Jerman menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai pembaruan sistem machine readable passport Bangladesh dan Deklarasi Bersama (JDI) dalam bursa politik dalam menangani terorisme. (althaf/arrahmah.com)
