YANGOON (Arrahmah.com) – Myanmar telah mengabaikan seruan pemerintah negeri-negeri Muslim yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menghentikan kejahatan terhadap Muslim Rohingya. Bahkan Myanmar memaki Malaysia untuk menutup pertemuan OKI secepatnya.
Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Jumat (20/1/2017) menyatakan pihaknya ‘menyesalkan’ bahwa Malaysia telah menyerukan pertemuan darurat untuk mendiskusikan pelarian kaum Rohingya. Myanmar menuduh Malaysia menyulut krisis yang mempromosikan ‘agenda politik tertentu’ serta tidak menghormati upaya pemerintah untuk mengatasi krisis tersebut.
“Sangat disayangkan bahwa Malaysia, sesama anggota ASEAN mengabaikan norma-norma yang ada. Mereka merasa dirinya cukup layak untuk menyelenggarakan Pertemuan Luar Biasa OKI terkait masalah Rakhine,” seperti diungkap dalam pernyataan resmi pemerintah Myanmar, dilaporkan oleh Channel News Asia, Sabtu (21/1).
“Burma (Myanmar) mengerti keprihatinan Malaysia yang muncul dari maraknya media yang terlalu vulgar menggambarkan situasi HAM yang mengerikan tanpa analisis faktual. Lebih disesalkan lagi bahwa masalah yang kompleks dan sensitif ini telah dimanfaatkan untuk memenuhi agenda politik tertentu.”
Dalam pernyataannya, Myanmar menambahkan bahwa pihaknya “benar-benar berkomitmen” untuk menyelesaikan masalah ini. Myanmar mengklaim telah menerapkan beberapa mekanisme, seperti Komite Sentral Implementasi Perdamaian, Stabilitas dan Pembangunan negara bagian Rakhine, yang berfokus pada semua bidang yang relevan, termasuk proses verifikasi kewarganegaraan.
Myanmar menyeru kedua belah pihak (Malaysia dan Myanmar) berfokus pada solusi permanen ketimbang menegaskan tekanan eksternal yang tidak semestinya serta gangguan yang hanya akan menambah kompleksitas masalah yang sudah rumit.
Dalam pertemuan luar biasa OKI yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada Kamis lalu (19/1), Perdana menteri Malaysia, Najib Razak, dengan tegas mendesak Myanmar menghentikan kekerasan tak berprikemanusiaan terhadap Muslim Rohingya.
Menanggapi ini, wakil direktur Departemen Luar Negeri Myanmar, Aye Aye Soe, bahkan menuduh Najib menggunakan isu Rohingya “untuk kepentingan politik sendiri dan melanggar prinsip-prinsip ASEAN”.
“Mereka mengkritik kami tanpa ragu-ragu berdasarkan laporan berita dari tempat yang berbeda, termasuk berita dari sumber yang tidak dapat diandalkan, tanpa membahas masalah ini seperti halnya tetangga yang baik. Kami sangat menyesal,” klaim Soe kepada AFP. (althaf/arrahmah.com)
