![Bendera negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) berkibar di depan Abraj al-Bait Towers di kota suci Mekkah, 17 November 2016 [Foto: rfa]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2017/01/OKI-di-Malaysia.jpeg?fit=622%2C350&ssl=1)
KUALA LUMPUR (Arrahmah.com) – Myanmar harus memungkinkan peneliti internasional untuk menyelidiki kemungkinan adanya kejahatan genosida yang telah menargetkan Muslim Rohingya di negara itu, menurut mantan menteri luar negeri Malaysia yang merupakan utusan khusus Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk Myanmar.
Menjelang pertemuan luar biasa Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Kuala Lumpur, Kamis (19/1/2017), yang akan fokus pada krisis kemanusiaan yang terjadi di komunitas Rohingya di negara bagian Rakhine Myanmar, utusan khusus Syed Hamid Albar menguraikan beberapa langkah yang harus diambil OKI dalam menekan Naypyidaw untuk memecahkan masalah ini, lansir Radio Free Asia (RFA).
Yang pertama, OKI harus mendiskusikan pembukaan kantor OKI di Myanmar atau organisasi internasional lainnya untuk mengaktifkan berbagai penyelidikan yang akan dilakukan untuk menentukan dugaan kejahatan genosida yang telah terjadi di Myanmar,” kata Syed Hamid kepada BenarNews, layanan berita online afiliasi RFA.
OKI juga harus memastikan bahwa minoritas Rohingya “diberikan kewarganegaraan oleh Myanmar karena, secara historis, kelompok etnis tersebut berasal dari wilayah Arakan,” kata diplomat Malaysia. Arakan adalah nama lain dari Rahine.
Myanmar, lanjutnya, seharusnya tidak melihat langkah-langkah ini sebagai tindakan permusuhan, tetapi sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik internasional melalui diplomasi.
Syed Hamid mengharapkan semua 57 anggota OKI menghadiri pertemuan pada hari Kamis.
Pertemuan ini juga akan menyelidiki masalah mendasar lainnya yang dialami Rohingya, seperti kurangnya makanan dan obat-obatan. Para menteri diharapkan menekan Myanmar untuk menghentikan operasi militer di Rakhine dan segera mengambil tindakan untuk melindungi kelompok etnis Rohingya, katanya.
“Saya yakin OKI akan mengambil tindakan untuk mendesak Myanmar agar mengambil langkah-langkah berdasarkan piagam kemanusiaan PBB untuk melindungi semua kelompok minoritas, tidak hanya umat Islam, tetapi juga orang-orang Kristen di negara ini dan memastikan bantuan kemanusiaan mencapai mereka,” katanya.
Pertemuan ini akan diselenggarakan oleh Malaysia, yang mana Perdana Menterinya, Najib Razak, memarahi Myanmar baru-baru ini dengan menggambarkan tindakan keras militer oleh Myanmar di negara bagian Rakhine sebagai “genosida.”
(ameera/arrahmah.com)
