YANGOON (Arrahmah.com) – Myanmar mengatakan pihaknya akan mengambil kembali 2.415 warga Rohingya dari Bangladesh. Jumlah ini tidak seberapa dibandingkan dengan data yang disebutkan oleh pemerintah Bangladesh bahwa ada lebih kurang 300.000 orang yang berlindung di sana dan harus segera ‘dipulangkan’, kutip Reuters, Jum’at (30/12/2016).
Ketegangan telah meningkat antara dua negara yang bertetangga ini sejak perlakuan Myanmar terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya, yang sekitar 50.000 di antaranya dikatakan Bangladesh telah melarikan diri sejak tentara Myanmar melancarkan tindakan keras di perbatasan pada Oktober lalu.
Myanmar selama beberapa dekade mengatakan Rohingya adalah imigran ilegal dari Bangladesh dan menolak untuk memberi mereka kewarganegaraan.
Seolah bermain pingpong, Bangladesh pun mengatakan Rohingya adalah warga Myanmar dan menolak untuk memberikan status pengungsi kepada mereka yang telah melarikan diri ke sana untuk berlindung dari kekerasan komunal dan tindakan keras militer Myanmar selama beberapa dekade terakhir.
“Hanya ada 2.415 warga Myanmar, menurut data yang kami himpun,” Kyaw Zaya, direktur jenderal Kementerian Luar Negeri Myanmar, mengatakan kepada Reuters, Jumat (30/12), mengacu pada jumlah warga Myanmar di Bangladesh.
“Kami selalu bertindak sesuai data yang kami miliki,” tukasnya sambil menambahkan bahwa ia “tidak tahu” tentang jumlah 300.000 seperti yang diklaim Bangladesh.
Dia mengatakan pemerintah Myanmar punya rencana untuk mengambil kembali 2.415 warganya pada 2017.
Bangladesh sebelumnya telah memanggil duta besar Myanmar di Dhaka untuk menuntut “repatriasi awal semua warga negara Myanmar dari Bangladesh,” kata kementerian luar negeri dalam sebuah pernyataan, sambil mengacu pada jumlah 300.000 pengungsi yang saat ini ada di negaranya.
Situasi keamanan telah memburuk secara tajam di Rakhine, rumah bagi banyak Rohingya yang terletak di bagian barat laut Myanmar, sejak serangan terhadap pos-pos keamanan yang dekat dengan perbatasan Bangladesh 9 Oktober lalu dan menewaskan sembilan polisi.
Pemerintah Myanmar yang didominasi Buddha menyalahkan ‘militan Islam’ luar negeri untuk serangan ini dan langsung menurunkan pasukan militernya ke wilayah tersebut.
Kelompok-kelompok HAM dan warga mengatakan pelanggaran yang meluas telah terjadi selama operasi militer Myanmar selama beberapa minggu sejak saat itu. (althaf/arrahmah.com)