WASHINGTON (Arrahmah.com) – Ketika ditanya tahun lalu pada kampanyenya apakah ia pikir Amerika Serikat harus membuat database Muslim di negara tersebut, Donald Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan NBC News: “Oh, saya pasti akan menerapkan itu benar-benar.”
Pada Selasa (13/12/2016) dikutip Los Angeles Time, ratusan pelaku industri teknologi ditanya apakah mereka akan membantu membangun basis data tersebut atau tidak. Namun jawabannya “tidak akan pernah”.
Rabu pagi (14/12) sejumlah 590 insinyur perangkat lunak, desainer, eksekutif bisnis dan personil pengolahan data dari perusahaan-perusahaan AS seperti Google, Twitter, Microsoft, Mozilla dan Palantir Technologies telah menandatangani ikrar untuk “berdiri dalam solidaritas dengan Muslim Amerika, imigran, dan semua orang yang kehidupan dan mata pencaharian terancam oleh kebijakan pengumpulan data yang diusulkan pemerintahan baru.”
Sebagai bagian dari ikrar yang mereka tanda tangani itu di antaranya:
- Menolak untuk berpartisipasi dalam penciptaan database yang akan memungkinkan pemerintah untuk menargetkan individu berdasarkan ras, agama atau asal negara
- Mendukung aksi meminimalkan pengumpulan data yang akan memfasilitasi penargetan etnis atau agama
- Secara bertanggung jawab menghancurkan penyusunan dan penyalinan data beresiko tinggi
- Mengundurkan diri dari organisasi mereka jika diperintahkan untuk membangun basis data serupa
Dengan penandatanganan janji tersebut, yang dilaporkan sebagai inisiatif akar rumput yang dipimpin oleh para insinyur di Wave dan Slack, industri teknologi menegaskan ‘pertempuran’ melawan pemerintah, menurut Kresta Daly, pengacara hak sipil dan kriminal yang berbasis di Sacramento.
Ketika para pemilik industri melihat bahwa pekerja mereka secara terbuka tidak bersedia untuk bekerja sama, “hal itu akan mempersulit pemerintah untuk merealisasikan rencana mereka,” katanya.
Tidak jelas apakah pemerintahan baru Trump benar-benar akan bersandar pada sektor teknologi untuk membangun database tersebut, atau bahkan akan merealisasikan janjinya untuk mencegah Muslim memasuki Amerika.
Pada beberapa minggu setelah kemenangan Trump, tim presiden terpilih mengatakan bahwa ia tidak pernah menganjurkan untuk membuat “registrasi atau sistem yang akan melacak individu berdasarkan agama mereka.” Namun demikian, situs Trump masih menyerukan slogan “penutupan total seluruh pintu memasuki Amerika Serikat untuk Muslim”.
Pemerintah AS telah dikenal karena menekan industri teknologi untuk mendukung kepentingan mereka, termasuk meminta Microsoft untuk membantu Badan Keamanan Nasional menghindari enkripsi pada situs Outlook.com atau FBI yang menuntut Apple membantu membuka iPhone dari salah satu pelaku penembakan San Bernardino. (althaf/arrahmah.com)