BOGOR (Arrahmah.com) – Untuk mendorong percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar (KIP) di seluruh tanah air, Gerakan Indonesia Pintar mendeklarasikan berdirinya Satgas Indonesia Pintar (SIP) di Bogor, Sabtu (20/8/2016).
Walikota Bima Arya menyatakan kesediannya untuk memastikan penyerapan KIP hingga 100 persen.
“Saya siap untuk terus berkoordinasi beserta jajaran terkait dinas pendidikan, camat, dan lurah untuk memastikan bahwa program ini sukses menyerap 100%,” ujar Bima pada sambutannya.
Sekjen Gerakan Indonesia Pintar, Alpha Amirrachman mengatakan, “Satgas ini bertujuan mendorong pendistribusian dan penyerapan KIP untuk seluruh anak Indonesia yang kurang mampu berusia 6-21 tahun. Selain itu, SIP ini pun akan menggiatkan gerakan Sekolah Ramah Anak dan penguatan pendidikan karakter.”
Menurutnya , pendirian satgas ini merupakan upaya mewujudkan secara penuh amanah Nawacita ke-5 yang berbunyi “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar,” ujar Alpha yang juga deklarator Indonesia Mendidik ini.
Acara deklarasi ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat, Walikota Bogor Bima Arya, beberapa pejabat setempat dan kepala-kepala sekolah serta camat dan lurah se-Kota Bogor.
Dirjen Hamid menuturkan sejumlah 97% KIP sudah didistribusikan ke 17,9 juta anak yang berhal menerima KIP. Namun setelah divalidasi, ada sekitar 10 persen KIP yang diantar hanya sampai di kantor kelurahan. “Alasan mereka karena mereka tidak punya dana operasional untuk mendistribusikan, dan adanya masalah pada data penerima KIP,” jelasnya.
Permasalahan data penerima KIP yang bersumber pada Tim Nasional Penanggulangan Kemiskinan ini (TNP2K) juga beragam. Ada penerima KIP yang sudah menikah, sudah lulus sekolah, penerima yang mendapat dua kartu, hingga penerima KIP yang sudah pindah atau meninggal dunia. Hamid berharap kehadiran satgas ini dapat mengadvokasi permasalahan yang ada, dan memfasilitasi anak-anak yang dianggap berhak menerima KIP tapi belum mendapatkan KIP.
Pada kesempatan pagi itu, selain mendengarkan aspirasi dan sosialisasi mengenai KIP, juga dilakukan penyerahan secara simbolis surat edaran mengenai pendataan KIP pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ke beberapa kepala sekolah Kota Bogor yang ikut hadir, dan KIP kepada anak-anak penerima manfaat KIP.
Yanti Sriyulianti, Ketua Umum Gerakan Indonesia Pintar, memastikan anak-anak yang belum bersekolah bisa kembali ke sekolah dengan syarat-syarat yang bisa dilengkapi di pos pengaduan yang dibentuk oleh satgas ini. “Saya berharap agar deklarasi GIP ini bisa membantu mendampingi anak-anak yang selama ini belum bersekolah tetapi siap bersekolah untuk mendapatkan hak pendidikan,” tutupnya.
(azmuttaqin/*/arrahmah.com)
