YAMAN (Arrahmah.com) – Pemerintah Yaman telah menerima perjanjian perdamaian PBB yang diusulkan untuk mengakhiri konflik bersenjata dengan kelompok Syiah Houthi di Yaman, lansir MEMO.
Dalam sebuah pernyataannya pada Ahad (31/7/2016), Kepresidenan Yaman mengatakan telah menerima rancangan perjanjian yang diusulkan oleh PBB untuk mengakhiri konflik bersenjata di Yaman.
Menteri Luar Negeri Yaman, Abdul Malek al-Mekhlafi mengatakan dalam akun Twitter-nya bahwa Presiden Abd Rabbuh Mansour Hadi telah mendelegasikan delegasi pemerintah untuk menandatangani perjanjian.
Dia mensyaratkan bahwa kelompok Syiah Houthi harus menandatangani draft perjanjian sebelum 7 Agustus, batas waktu yang telah ditentukan.
Menurut al-Mekhlafi, draft panggilan untuk penyerahan senjata dan penarikan milisi dari ibukota Sanaa, Taiz, dan Al-Hudaydah di Yaman tengah dan barat sebagai langkah persiapan.
AL-Mekhlafi mengatakan bahwa perjanjian tersebut juga berlaku untuk semua tahanan dan tawanan.
Yaman telah menderita kekacauan sejak akhir 2014, ketika Syiah Houthi dan sekutu mereka menyerbu ibukota Sanaa dan bagian lain dari negara tersebut, memaksa Hadi dan pemerintahannya yang didukung Saudi untuk sementarai mengungsi ke Riyadh.
Pada Maret tahun lalu, Arab Saudi dan sekutunya meluncurkan kampanye militer besar-besaran di Yaman dengan tujuan menyerang balik Syiah Houthi dan memulihkan pemerintahan Hadi.
Didukung oleh serangan udara Saudi, pasukan pro-Hadi telah berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah selatan negara itu, termasuk ibukota sementara Aden, tetapi gagal untuk merebut kembali Sana’a dan kawasan strategis lainnya.
Pada April tahun ini, pemerintah Yaman dan Syiah Houthi memasuki pembicaraan damai yang disponsori PBB di Kuwait yang bertujuan menyelesaikan konflik, di mana lebih dari 6.400 orang telah tewas dan 2,5 juta orang lainnya terpaksa meninggalkan rumah mereka. (fath/arrahmah.com)
