Pasca percobaan kudeta, lebih dari 47.000 PNS diskors di Turki

ANKARA (Arrahmah.com) – Lebih dari 47.000 orang yang bekerja di lembaga-lembaga negara telah diskors dari tugas mereka di tengah penyelidikan nasional atas upaya kudeta mematika 15 Juli.

Menurut catatan terbaru, sebanyak 47.188 pegawai di lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi negara telah diskors dari tugasnya karena diduga terkait dengan percobaan kudeta yang gagal, sebagaimana dilansir World Bulletin, Rabu (27/7/2016).

BacaJuga

Dua duta besar yang bekerja di Departemen Luar Negeri di Ankara, Gurcan Balik dan Tuncay Babali, telah diskors dari tugasnya, sementara Kementerian Ekonomi telah memberhentikan 5 pegawainya.

Sebanyak 22 personil di Administrasi Pengembangan PerumahanTurki (TOKI) telah diskors dari tugas mereka, sementara 529 orang di instansi yang terkait dengan Kementerian Transportasi, Kelautan dan Komunikasi juga telah diskors.

Otoritas Teknologi Informasi dan KomunikasiTurki (BTK) juga telah memberhentikan 170 pegawainya, sementara sebanyak 58 pegawai yang bekerja di layanan dukungan otoritas ini juga telah telah diskors.

Asosiasi Radio dan Televisi Turki (TRT) telah memberhentikan 300 personilnya, sementara otoritas TV tertinggi negara itu, Dewan Tinggi Radio dan Televisi telah memberhentikan sebanyak 29 personilnya.

Perusahaan TURKSAT, operator satelit komunikasi Turki, juga telah membatalkan perjanjian kerja 29 pegawainya.

Bendahara Turki juga telah memberhentikan 62 personilnya termasuk dua direktur umum, satu wakil direktur umum dan lima kepala departemen.

Departemen Urusan Kehutanan dan Air juga telah memberhentikan sebanyak 197 pegawainya.

Sebagai bagian dari penyelidikan nasional terhadap Organisasi Fetullah (Feto), Departemen Pendidikan Nasional telah mengumumkan bahwa sebanyak 42.767 pegawai negeri telah ditangguhkan dari tugas mereka, dan sebanyak 21.029 dari mereka berasal dari Departemen Pendidikan Nasional.

Kementerian Pertahanan mengatakan sebanyak 262 hakim militer dan jaksa telah ditangguhkan dari tugas mereka, sementara Kementerian Pembangunan telah memberhentikan sebanyak 82 personilnya atas tuduhan terkait dengan Feto.

Selain itu, sebanyak 167 personel di Kementerian Lingkungan Hidup dan Urbanisasi telah ditangguhkan dari tugas mereka, sedangkan Departemen Sains, Industri dan Teknologi telah memecat 560 karyawannya.

Kementerian Keluarga dan Kebijakan Sosial juga telah menangguhkan sebanyak 599 orang dari tugas mereka, sedangkan Direktorat Urusan Agama juga telah memberhentikan 1.112 anggotanya termasuk kepala departemen, mufti dan imam provinsi atas keterkaitan mereka dengan organisasi Fethullah Gulen.

(ameera/arrahmah.com)