JAKARTA (Arrahmah.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Padahal, proyek yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu dikritik oleh banyak pihak.
Sikap Jokowi dianggap aneh oleh Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo. Dia mempertanyakan kengototan Jokowi melanjutkan proyek tersebut di tengah rekomendasi penghentian dari para menterinya.
“Keputusan Presiden yang melanjutkan proyek reklamasi menimbulkan keanehan bagi saya. Bagaimana bisa Presiden ngotot melanjutkan proyek ini sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan,” kata Edhy di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016), lansir Okezone.
Dia melanjutkan, Indonesia memang perlu dibangun, namun sejatinya harus berdampak positif dan menguntungkan rakyat.
“Saya menuntut Presiden agar mengeluarkan kebijakan (perpres) yang prorakyat dan tidak hanya menguntungkan pengusaha atau pengembang,” tegasnya.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, sulit baginya untuk menganggap reklamasi Teluk Jakarta menguntungkan rakyat, terutama bagi para nelayan yang digusur dan dijauhkan dari mata pencariannya.
“Bila Presiden bicara poros maritim sejatinya tidak merusak laut. Bila Presiden berbicara kerakyatan sejatinya dia tidak membuat susah para nelayan. Ingat, konsep Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, bukan merusak pesisir metropolitan,” tuntasnya.
(azm/arrahmah.com)