CIAMIS (Arrahmah.com) – Ustadz Luthfi Afandi, SH., MH. Humas Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Barat menyebut saat ini masyarakat Indonesia tengah berada dalam ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme yang semakin keras mencengkeram. Seperti dilaporkan Maktab I’lamy HTI DPD II Kabupaten Ciamis.
Dia memaparkan di hadapan ratusan hadirin di Masjid Agung Ciamis Ahad (5/4/2015), neoliberalisme adalah paham yang menghendaki pengurangan peran negara dalam ekonomi. Dalam pandangan neoliberalisme, negara dianggap sebagai penghambat utama penguasaan ekonomi oleh korporat. Pengurangan peran negara ini, imbuh Luthfi, dilakukan melalui privatisasi dalam berbagai sektor publik, seperti migas, listrik, kesehatan, dan sebagainya. Ada juga pencabutan subsidi komoditas strategis seperti migas, listrik, pupuk dan lainnya. Utang Pemerintah Pusat hingga Februari 2015 Rp 2.744,36 triliun.
“Artinya, negeri berpenduduk 253 juta ini terbebani utang Rp 10,85 juta/orang. Subsidi BBM dihapus, subsidi listrik juga dicabut (kecuali gol. 450 VA dan 900 VA). Sementara itu dalam bidang kesehatan, rakyat menanggung sendiri pengobatan mereka. Negara mengalihkan kewajibannya ke pundak rakyat melalui BPJS. Ini jelas-jelas menzhalimi rakyat. Jadi, neoliberalisme sesungguhnya merupakan upaya pelumpuhan negara, selangkah menuju negara korporasi,” ungkap dia pada acara Daurah Akbar dengan tema “Selamatkan Indonesia dari Ancaman Neoliberalisme dan Neoimperialisme” itu.
Luthfi juga menyampaikan bahwa ancaman neoliberalisme akan semakin besar dengan pemberlakuan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) mulai tahun 2015. Sebab, menurutnya MEA tidak lain merupakan strategi kekuatan kapitalis global untuk meluaskan hegemoninya, khususnya di kawasan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi, MEA tidak lain adalah pasar bebas yang akan membuka pasar negara-negara di kawasan ASEAN bagi produk dan penanaman modal negara-negara kapitalis besar.
“Rezim saat ini telah banyak melahirkan keijakan dan peraturan perundangan yang sangat liberal dan kental dipengaruhi kepentingan asing. Keputusan rezim Jokowi-JK yang bergegas menaikkan harga BBM, misalnya bukti kebijakan yang sangat sarat kepentingan asing. Ini tidak lain merupakan pemberlakuan liberalisasi migas secara total,”
Sementara neoimperialisme, jelas Luthfi, adalah penjajahan cara baru yang ditempuh oleh negara kapitalis untuk tetap menguasai dan menghisap negara lain. Tentu ancaman neoliberalisme dan neoimperialisme berdampak buruk untuk kita semua. Tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kerusakan moral, korupsi, kriminalisasi yang semakin merajalela.
“Oleh karena itu, jelas sekali bahwa negeri ini harus segera diselamatkan. Komunisme dan Kapitalisme telah terbukti gagal. Kini harapan itu tidak lain kecuali dengan Islam, yakni dengan syariah dan khilafah. Jadi, saatnya Selamatkan Indonesia dengan Syariah dan Khilafah,” katanya lugas.. (azmuttaqin/arrahmah.com)
