POSO (Arrahmah.com) – Sejumlah anggota DPRD Poso memberikan kritikan dan sarannya terkait penanganan persoalan keamanan di Poso pada Kamis, (29/01).
Hal itu berlangsung dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso bersama Bupati Poso, Kapolres Poso, Dandim 1307 Poso, Danyon 714 Sintuwu Maroso Poso, dan Detasemen Brimob Pelopor Kabupaten Poso di gedung DPRD Poso.
Salah satunya adalah Baharudin Sapi’i dari Fraksi Sintuwu Maroso. Ia menyampaikan beberapa hal, terutama harapannya yang sangat besar kepada pemerintah daerah agar serius dalam menangani kasus Poso.
“Keseriusan pemerintah daerah sangat diharapkan. Menurut kami, Poso harus dijadikan daerah bencana sehingga bantuan dan perhatian dari pusat ada,” ujar Baharuddin Sapi’i.
Baharuddin juga menyampaikan bahwa dalam menangani kasus Poso jangan melihat dari satu kejadian, tapi harus secara keseluruhan dan akar masalah Poso. “Persoalan poso sangat kompleks, jangan hanya diselesaikan berdasar kejadian terbaru (insiden di Desa Tangkura, red), tapi harus dilihat secara keseluruhan,” tambahnya.
Terakhir, Baharudin juga menyampaikan dalam hal pengamanan TNI Polri harus bekerja sama, dan penangkapan pealaku jangan sampai salah sasaran.
Sementara itu, anggota DPRD Poso lainnya dari Fraksi Partai Gerindra, Hidayat Bungasawa menyatakan bahwa aparat keamanan masih belum terencana dan sistematis dalam melakukan operasi di Poso. Pasalnya, masih ada kejadian secara sporadis yang membuat warga Poso jadi ketakutan.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra mengeluarkan pernyataan sikapnya, yaitu:
- Fraksi Gerindra Kabupaten Poso akan selalu menduukung penanganan dan penyelesaian keamanan di Kabupaten Poso,
- Agar masalah pengamanan dilakukan secara terencana sistematis, dan terukur karena penanganan belum maksimal. Menurut fakta di lapangan, 3 bulan terakhir ada gangguan keamanan secara sporadis, hampir sama dan berulang sehingga membuat ketakutan di masyarakat,
- Dampak negatif hal itu adalah membuat tatanan sosial di Kota Poso terganggu, meskipun masyarakat poso saat ini sudah tidak mudah terprovokasi. Namun, penanganan keamanan di Poso Pesisir dan Lore harus ditetapkan limit waktunya. Sebab, hal itu dapat membuat resistensi kepada aparat dan dapat menjadi beban pemerintah Poso.
Kapolres Poso AKBP Ronny Suseno saat menyampaikan langkah Polisi dalam mengamankan Poso dalam RDPU di gedung DPRD Poso, Kamis, (29/01). (azm/kiblat.net/arrahmah.com)
