JAKARTA (Arrahmah.com) – Kezaliman demi kezaliman aparat negeri ini terhadap umat Islam terus berlangsung hingga hari ini. Aparat memberikan keterangan lewat divisi Humas Polri untuk kemudian disiarkan seluruh media massa nasional tentang suatu kejadian. Padahal realitas di lapangan tidak seperti yang diucapkan oleh divisi Humas tersebut.
Kali ini temuan The Community Of Islamic Ideology Analyst (CIIA) mengungkapkan data dan fakta dari lapangan terkait aksi penembakan pembunuhan Densus 88 terhadap seorang Muslim yang benama Ilham Syafi’i di dusun Beringin Desa Bungadidi Kecamatan Tanalili Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.sekitar pukul 10.05 Wita, Sabtu (10/1/2015)
BacaJuga
Berikut ini keterangan Direktur CIIA Harits Abu Ulya kepada arrahmah.com pagi ini.
“Dari kesaksian warga di lapangan, korban tidak melawan, tidak bersenjata dan hasil visum terdapat luka bekas tembakan 2 di kaki kanan, 4 kaki kiri, dan 1 di pinggang.”
Korban Ilham saat itu hanya berlari lantaran takut.
“Itupun mungkin karena takut karena peringatan jangan lari langsung ditembak,” kata Harits.
Sementara barang bukti pistol Browning yang diberitakan tidak pernah ada di lokasi. Karena tas pinggang korban berikut isi ditemukan penduduk.
Terkait, korban penangkapan Hasan, kata Harits, salah satu warga Poso yang ditangkap Densus 88 bersama istrinya, dua hari sebelumnya ikut menerima dana dari BNPT.
“Ikut menerima dana dari BNPT sebesar Rp 30 juta setelah seminggu sebelumnya bersama beberapa orang lainnya yang diberi pelatihan di BLK Poso oleh BNPT. Penerimaan dana tersebut dilakukan di Markas Polres Poso dan Hasan pun ikut hadir,” ungkapnya.
Ramai diwartakan Hasan tertangkap bersama istrinya dengan sejumlah uang. Padahal kata Harits, itu uang dari BNPT. Adapun lokasi yang menjadi tempat melatih kelompok tertentu oleh BNPT yakni BLK Poso di Maliwuko dan Balai Benih Desa Pandiri.
Adapun data nama-nama peserta pelatihan Manajemen Usaha yang digelar BNPT itu dan dikordinir oleh Kabag Ops Polres setempat bisa di dapat sama pihak BLK Poso dan Balai Benih Pandiri.
“Saya melihat Polri khususnya Densus88 gagal menyelesaikan Poso, dan sangat mungkin pemerintahan Jokowi mengambil kebijakan pengalihan tugas kepada pihak TNI dengan pendekatan teritorial dan operasi teritorial di Poso,” pungkasnya. (azm/arrahmah.com)
