ALJIR (Arrahmah.com) – Presiden Mahmud Abbas pada Selasa (23/12/2014) mengatakan bahwa otoritas Palestina akan memutuskan hubungan dengan “Israel” jika rancangan resolusi yang disajikan pekan lalu untuk PBB mengalami kegagalan.
Berbicara kepada wartawan di Aljazair, Abbas mengatakan jika resolusi Dewan Keamanan PBB gagal kepemimpinan akan dipaksa untuk mengambil “keputusan politik dan hukum yang diperlukan,” sebagaimana dilansir oleh Ma’an News Agency.
“Jika terjadi kegagalan, kami tidak lagi akan berurusan dengan pemerintah “Israel” yang kemudian akan diwajibkan untuk mengasumsikan tanggung jawabnya sebagai penjajah,” kata kantor berita.
Abbas mengatakan bahwa Palestina akhirnya akan mendapatkan kembali kemerdekaannya dengan Al-Quds sebagai ibukotanya, dan tidak akan menyerah kepada hegemoni dan penindasan “Israel”.
Presiden Abbas bertemu dengan Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika pada Senin (22/12) dalam kunjungan resmi yang berlangsung selama tiga hari.
Pekan lalu, Jordania mempresentasikan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB atas nama PLO.
Resolusi itu menetapkan batas waktu 12 bulan untuk mengakhiri negosiasi dan akhir 2017 merupakan batasan waktu untuk menyelesaikan penarikan mundur “Israel” dari wilayah Palestina yang diduduki.
Sebuah kesepakatan damai ini akan membuka jalan untuk pembentukan sebuah negara Palestina dengan Al-Quds sebagai ibukota bersama, demikian bunyi naskah resolusi tersebut
Pada Selasa (23/12), negosiator PLO Saeb Erekat mengatakan bahwa Dewan Keamanan PBB akan memberikan suara terhadap rancangan naskah tersebut sebelum akhir 2014, meskipun masih belum ada tanggal yang ditetapkan.
Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina telah mendesak kepemimpinan Palestina untuk segera mencabut rancangan resolusi itu, dengan alasan bahwa kepemimpinan Palestina telah mengajukan penawaran yang membingungkan.
(ameera/arrahmah.com)