KAIRO (Arrahmah.com) – Kementerian Luar Negeri Mesir menyerukan kepada dunia internasional untuk menghormati independensi lembaga peradilan negaranya, sebagaimana dilansir oleh MEMO, Rabu (30/4/2014).
Badr Abdel–Atti, juru bicara kementerian Mesir, mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Semua negara di dunia harus memahami bahwa peradilan Mesir benar-benar independen.”
“Kami tidak bisa mengomentari putusan pengadilan. Prinsip-prinsp demokrasi mengharuskan pemisahan antara kekuasaan; hukum menjamin hak proses pengadilan.”
Dia mengatakan bahwa “jika ada beberapa ketetapan yang telah dikeluarkan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas mereka sebelum Pengadilan Kasasi dan ada proses pengadilan yang akan memakan waktu.“
Dia menjelaskan bahwa keputusan untuk mengeksekusi elemen Ikhwanul Muslimin di Minya “bukanlah keputusan final, tapi keputusan untuk menyerahkan dokumen ke Grand Mufti.”
Sejumlah pihak mengkritik keputusan pengadilan untuk menyerahkan dokumen lebih dari 600 orang lainnya, termasuk Musyrif ‘Am Ikhwanul Muslimin Muhammmad Badi’, ke Grand Mufti untuk mendapatkan pendapat agamanya atas hukuman mati tersebut, sesuai dengan hukum yang berlaku Mesir.
Beberapa pihak juga menanggapi sinis terhadap pernyataan Badr Abdel–Atti bahwa peradilan Mesir benar-benar independen. Mereka menganggap bahwa pernyataan Badr tersebut sebagai “Lelucon terbaik” yang pernah ada sepanjang tahun ini, mengingat bahwa peradilan Mesir telah disusupi korupsi dan dijamin tidak ada keadilan dari hasil keputusan peradilan Mesir.
(ameera/arrahmah.com)